Home News Kisah Konversi Kompor Listrik, Baru Usul Sudah Dibatalkan

Kisah Konversi Kompor Listrik, Baru Usul Sudah Dibatalkan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Rencana PT PLN (Persero) untuk menggenjot program konversi kompor Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilo gram (kg) ke kompor listrik akhirnya pupus sudah. Terutama, setelah pemerintah memutuskan menunda program ini dan akhirnya perusahaan setrum negara ini pun membatalkannya.

Padahal, program konversi diharapkan dapat membantu mengurangi over supply atau kelebihan pasokan listrik dan juga menekan impor LPG. PLN beralasan, pembatalan program konversi guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ungkap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (28/9).

Sebelumnya, PLN menyebut program peralihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik rumah tangga dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan impor LPG hingga triliunan rupiah. Hal tersebut dipaparkan perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR RI beberapa pekan lalu.

Darmawan menyebut program konversi LPG ke kompor listrik sebanyak 15,3 juta pelanggan akan menghemat APBN sebesar Rp 85,6 triliun, selama lima tahun setelah pelaksanaan program.

Menurutnya, jika program konversi LPG ke kompor listrik diperluas untuk seluruh pelanggan PLN yang menjadi pengguna LPG 3 kg sebanyak 69,4 juta, maka penghematan belanja impor LPG mencapai Rp 44 triliun per tahun.

Sementara apabila program konversi hanya untuk 15,3 juta pelanggan, akan menghemat belanja impor LPG sebesar Rp 10,21 triliun per tahun.

“Hemat biaya impor LPG dengan program konversi di tahun 2028 yakni Rp 10,21 triliun per tahun,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (14/9).

Darmawan menjelaskan, subsidi LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran telah membebani keuangan negara lebih dari Rp 300 triliun sejak 2017. Angka ini berpotensi terus membengkak dari tahun ke tahun karena penambahan jumlah pengguna dan volume penggunaan LPG yang tidak dapat dikendalikan sesuai dengan target sasaran subsidi.

“Pengguna LPG 3 kg adalah pelanggan PLN yang kami sendiri sudah berusaha mengindentifikasi by name by address, dalam hal ini golongan pertama adalah 450 VA yang DTKS sejumlah 9,6 juta. Dan kami sudah memeriksa 99,99% hampir semuanya menggunakan kompor LPG 3 kg. Kami sudah periksa di lapangan baik itu kantor cabang kami, kantor ranting kami, hampir semuanya menggunakan LPG 3 kg,” jelasnya.

Namun sayang, rencana PLN itu ditentang habis-habisan oleh Komisi VII DPR. Salah satunya yakni Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian.

Menurut Ramson, program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik terkesan terburu-buru dan bisa mengorbankan masyarakat kecil. Misalnya, yang mempunyai daya listrik 450 Volt Ampere (VA).

Pasalnya, jika daya listrik dari pelanggan 450 VA beralih ke 900 VA untuk dapat menggunakan kompor listrik, maka sudah pasti kenaikan biaya bulanan tak bisa dihindari.

“Atas itu, makanya kita menolak. Ini penolakan alhamdulillah Presiden setuju,” terang Ramson seperti dikutip daei cnbc dalam Energy Corner, Senin (26/9).

Ramson menilai, penggunaan kompor listrik adalah upaya PLN untuk menyerap pasokan listrik yang saat ini sedang over supply akibat proyek 35.000 Mega Watt (MW). Mengingat saat merencanakan program pembangunan 35 ribu MW, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 7%.

Namun prediksi tersebut rupanya meleset, karena pandemi Covid-19 dan perlambatan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,9%, sehingga juga berdampak pada serapan listrik yang rendah secara nasional.(Cnb).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here