Matanurani, Tanah Bumbu – Upaya pemerintah untuk memberikan stimulus bantuan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perlu didukung dengan memastikan legalitas UMKM di daerah-daerah. Ini supaya UMKM bisa terus terbangun, karena jenis usaha ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap ekonomi Indonesia.
“Pemerintah daerah dan pemimpin-pemimpin daerah, harus paham dan berpihak betul pada UMKM ini. Kalau pemimpin dan daerahnya tidak berpihak pada wirausaha dan UMKM, ya UMKM-nya sulit untuk maju,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat menghadiri UMKM Expo yang diselenggarakan di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).
“UMKM ini kontributor terbesar ekonomi nasional kita. 120 juta lapangan kerja bisa terbuka dari UMKM, 61 persen PDB Indonesia disumbang oleh UMKM ini. Amanat Presiden Joko Widodo, kita harus perhatikan juga investasi-investasi untuk UMKM,” tambahnya.
Acara yang dihadiri juga oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H Maming, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Hipmi Kalsel Hamdillah, dan Ketua Yayasan H Maming Syafruddin H Maming, merupakan event expo UMKM yang pertama hadir di Kalimantan dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
“Izin UMKM sebelum adanya UU Ciptaker memang diperlakukan seperti CV bahkan PT. Regulasi saat ini, memberikan prioritas luar biasa bagi UMKM agar perizinan cukup di Online Single Submission (OSS) di tingkat kabupaten/kota dan seluruhnya di bawah koordinasi BKPM. Ini antipungli, transparan, efektif, dan efisien,” kata Bahlil.
Penyelenggaraan UMKM Expo yang juga di-support oleh Yayasan H Maming, mengundang setidaknya 100 pelaku UMKM di Tanah Bumbu dan seluruh Kalsel. Ketua Yayasan H Maming, Syafruddin H Maming, juga menyadari betul soal permasalahan izin dan legalitas UMKM.
“Keluhan pengusaha UMKM di lapangan memang tidak sedikit mempermasalahkan soal perizinan dan legalitas. Kami berupaya agar pemerintah daerah mampu setidaknya melakukan pendampingan atau bahkan mempermudah upaya mendapatkan legalitas ini,” kata Syafruddin.
Kepala BKPM dan Dirut Krakatau Steel di Tanah Bumbu, rencananya akan mengunjungi pula Kawasan Ekonomi Batulicin yang operasionalnya terkendala. Padahal, ini adalah potensi yang sangat besar dan bisa membuka banyak lapangan pekerjaan khususnya di Tanah Bumbu.(Bes).
