Matanurani, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) diminta memperbaiki data stok beras nasional agar tidak salah dalam mengambil kebijakan. Apabila salah dalam mengambil keputusan, akan mengancam ketahanan pangan.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menuturkan, kebijakan impor beras sejatinya menunjukkan ada yang salah dari pengelolaan produksi beras untuk ketahanan pangan.
“Mulai dari ketidakjelasan data soal stok beras Indonesia yang disampaikan Kementan. Padahal, perlu informasi yang akurat dan valid terkait ketersediaan beras. Harus akurat. Jika tidak, ya berarti kinerja mentan jelek,” kata Uchok dalam rilisnya di Jakarta kemarin.
Selama ini, kata Uchok, Kementan selalu mengklaim terjadi surplus beras. Namun, kenyataannya harga beras di pasaran tinggi dan stok beras pemerintah di gudang Bulog juga minim.
Akhirnya pemerintah mengambil opsi impor beras sebanyak 500.000 ton untuk mengamankan ketersediaan pangan nasional. Kondisi ini mengindikasikan data yang disajikan Kementan memang tidak valid.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, kegaduhan soal data produksi beras yang ternyata berbeda dari klaim Mentan Amran Sulaiman, yang mengatakan surplus, merupakan kesalahan fatal. Dia melihat kesalahan ini sulit dimaafkan sehingga perlu dilakukan evaluasi total terhadap kinerja sang menteri. “Dari situ saya rasa perlu evaluasi total,” ujarnya. (Oke).
