Matanurani, Jakarta – Pernyataan presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak tidak akan menguntungkan Presiden Joko Widodo. Sebaliknya, Presiden justru akan dicap negatif dan kehilangan kepercayaan publik.
“Ini seperti peribahasa menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Presiden yang awalnya baik dan jadi idola wong cilik, kini kok jadi bringas tak karuan,” kritik pengamat politik Samuel F Silaen, Kamis (25/1).
Pada dasarnya, pemilu merupakan ajang rakyat untuk menyampaikan hak konstitusionalnya memilih dan menentukan pemimpin bangsa Indonesia.
Namun demikian, apa yang disampaikan Jokowi tidak etis karena ada status Kepala Negara yang melekat. Hal ini cukup mengagetkan karena pada kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi selalu mengingatkan netralitas kepada pejabat negara.
“Publik terperanjat dan terheran-heran, tak pernah terbayang bahwa Presiden Jokowi akan mengalami guncangan hebat. Ini jadi topik pembahasan publik, apa penyebab presiden berubah?” ujar Silaen.
Jokowi, kata Silaen, terlihat makin kehilangan identitasnya menjelang akhir masa jabatan sebagai Presiden RI.
“Presiden makin kacau dan kehilangan identitas sebagai pemimpin bangsa. Apa yang membuat ia galau berat hingga sampai harus turun ikut kampanye?” kritik Silaen. (Rmo).
