Matanurani, Jakarta — Hasil studi terbaru World Bank Group melaporkan bahwa pemerintah dari 115 ekonomi di seluruh dunia telah melakukan setidaknya 294 reformasi kebijakan yang memudahkan kegiatan usaha sepanjang tahun lalu.
Presiden World Bank Group David Malpass mengatakan bahwa pemerintah dapat mendorong pengembangan berorientasi pasar dan pertumbuhan berbasis luas dengan membuat aturan yang membantu bisnis untuk dimulai dan berkembang.
“Menghapus hambatan yang dihadapi pengusaha dapat memberikan peluang kerja yang lebih baik, meningkatkan pendapatan pajak, dan pendapatan yang lebih tinggi,” ujar Malpass dalam siaran persnya, Kamis (24/10).
Dia menambahkan bahwa ketiga daya dorong tersebut diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup.
Edisi terbaru dari laporan ini merangkum reformasi kebijakan atau sistem di 10 kawasan bisnis di 190 negara selama 12 bulan pada periode yang berakhir 1 Mei 2019.
Lingkungan ramah bisnis dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, dan peningkatan efisiensi regulasi dapat mendorong kemajuan pada kewirausahaan, startup, inovasi, akses kredit, dan investasi.
10 ekonomi yang mencetak skor tertinggi pada peringkat kemudahan melakukan bisnis adalah Selandia Baru, Singapura, Hong Kong, Denmark, Republik Korea, Amerika Serikat, Georgia, Inggris, Norwegia, dan Swedia.
Ekonomi yang berada pada peringkat tertinggi memanfaatkan teknologi dengan proses penggabungan bisnis online (online business incorporation processes), platform pengarsipan pajak elektronik, dan prosedur online untuk transfer properti.
Laporan World Bank tahun ini memperhitungkan 10 aspek utama untuk menentukan peringkat kemudahan bisnis.
Reformasi kebijakan yang paling aktif dilakukan selama laporan ini disusun dilakukan pada aspek kemudahan memulai bisnis, urusan izin konstruksi, akses listrik, akses pembiayaan, pembayaran pajak.
Peningkatan reformasi dengan lonjakan paling tinggi tercatat pada kebijakan terkait izin konstruksi dengan memudahkan sistem dan serta ekspansi akses listrik yang terlihat dari penurunan rata-rata durasi pemadaman listrik global lebih dari 8% pada 2017-2018.
Ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik mengalami 33 reformasi kebijakan terkait kegiatan bisnis sepanjang tahun lalu.
Meskipun secara standar global kemudahan berbisnis untuk usaha kecil dan menengah mengalami peningkatan, laju perubahan secara keseluruhan untuk kawasan ini melambat.
Reformasi kebijakan di kawasan ini turun sekitar 10 poin dari tahun lalu, dan kurang dari setengah pemerintahan, 12 dari 25, yang melakukan reformasi kebijakan bisnis.
Meski demikian, ada lima ekonomi yang cukup menonjol dan termasuk pada peringkat 25 teratas dengan kinerja terbaik pada lingkup global.
Termasuk Singapura, Hong Kong, Malaysia, Taiwan dan Thailand. Sementara itu, China termasuk dalam peringkat 10 besar dengan kemajuan terbaik untuk tahun kedua. (Bis).
