Matanurani, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai pemerintah masih memiliki tantangan pembangunan ekonomi lebih merata. Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pada Kamis (22/3), tantangan tersebut meliputi beberapa hal.
Pertama, Pengembangan Pusat Pertumbuhan. Meski telah dibangun pusat pertumbuhan yang telah dibangun di luar Jawa, pemerintah masih mencari upaya-upaya mengoptimalkan peran pusat-pusat pertumbuhan tersebut.
Kedua, upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan. Indonesia masih memiliki 122 kabupaten tertinggal yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia. Dengan demikian dalam upaya mengentaskan daerah tertinggal tersebut dibutuhkan pendekatan yang baik dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik budaya, adat masyarakat lokal dalam rangka pemerataan pembangunan.
Ketiga, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia dan berpengaruh langsung pada Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas SDM yang baik Bambang bilang akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan wilayah.
Keempat, memanfaatkan potensi ekonomi digital untuk mendorong pembangunan daerah. Peran informasi teknologi sangat krusial sebagai penghubung masyarakat, meningkatkan inovasi dan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan daya saing serta modernisasi ekonomi, dan menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Berbagai peluang tersebut menjadikan ekonomi digital sebagai salah satu cara dalam mengatasi kesenjangan wilayah yang terjadi di Indonesia.
Kelima, penguatan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dari sudut pandang ekonomi, jaringan transportasi yang terhubung dengan simpul-simpul produksi dan konsumsi akan membangkitkan pertumbuhan volume pergerakan yang disertai penurunan biaya pergerakannya, sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi nasional.
Untuk itu, penguatan konektivitas antar dan intra pulau perlu dilakukan dengan memperhatikan sebaran simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang spesifik disertai keterkaitan dengan daerah-daerah disekitarnya (termasuk daerah terluar, tertinggal dan terdepan) guna menciptakan pemerataan ekonomi antarwilayah.
Keenam, inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.Dengan perbedaan karakteristik geografis, topografis, demografis, sosiologis wilayah di Indonesia, maka permasalahan pembangunan wilayah pun berbeda-beda. Oleh karena itu, peranan tata kelola dan inovasi pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah menjadi krusial dalam pembangunan wilayah.
Ketujuh, optimalisasi sumber pendanaan pembangunan. Saat ini telah banyak skema pendanaan pembangunan, baik bersumber dari APBN, PINA, maupun KPBU. Namun, menurut Bambang banyak hasil pembangunan daerah belum berdayaguna secara optimal karena pengalokasian pendanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber lain yang belum optimal serta belum sepenuhnya menyasar untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah
“Pemerintah tentunya akan terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia, melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan inovatif. Sehingga pada gilirannya pembangunan yang berkelanjutan ini akan mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada tahun 2025,” ungkapnya. (Ktn).
