Matanurani, Jakarta – Pengelolaan kawasan Danau Toba oleh Badan Otorita bentukan pemerintah pusat, idealnya didukung semua komponen masyarakat Sumatera Utara, terutama pihak Gereja.
Apalagi, 95 persen masyarakat yang hidup di sekitar salah satu danau terbesar dunia itu merupakan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).
Putra daerah Sumut yang juga pengurus Komisi Pelaksana Pelayanan Strategis (KPPS) HKBP, Edison manurung, mengatakan hal itu kepada redaksi, siang tadi.
Ia sekaligus mengumumkan rencana kegiatan seminar bertema “Sinergi Pemerintah, Gereja dan Komunitas Dalam Pengembangan Pariwisata dan Pertanian di Kawasan Danau Toba”. Seminar ini akan digelar besok pagi (Sabtu, 3/2) di Wisma Indocement, Jakarta.
Sebagai putra kelahiran Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Edison mengaku sangat bersyukur ide pembentukan badan otorita ahirnya terwujud di pemerintahan Joko Widodo.
Edison mengaku, ide tersebut sudah pernah ia sampaikan langsung ke Presiden RI yang waktu itu dijabat B.J Habibie. Waktu itu dia menjabat Ketua DPP KNPI bidang Polkam era Adhyaksa Dault.
“Di Istana, saat Presiden Habibie melepas kami berangkat ke Amerika sebagai delegasi pemuda, presiden mengatakan bahwa Danau Toba bukan hanya milik orang Batak tetapi karunia Tuhan dan milik dunia. Di situlah saya katakan ke presiden untuk membuat badan otorita seperti di Batam, karena badan otorita Batam itu kan ide Habibie,” jelas Edison, di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (2/2).
Ia bangga ide itu terealisasi kini. Dia mengakui peran penting tokoh Batak yang kini menjabat Menko Maritim, Luhut Pandjaitan, di balik pembentukan badan otorita Danau Toba.
“Baru di pemerintahan Jokowi inilah ide itu baru terealisasi. Ini karena Pak Luhut cinta Danau Toba. Ia ingin kembangkan Danau Toba jadi tempat wisata yang go international. Dia cetuskan ini, kami ucapkan terimakasih,” tambah Edison yang kini menjadi Staf Khusus Ketua DPD RI, Oesman Sapta.
Sedangkan seminar yang dibuat KPPS HKBP besok adalah wujud empati pemerintahan Jokowi kepada masyarakat sekitar Danau Toba. Hal ini berbeda dengan di masa lalu, di mana pemerintahnya tidak berempati pada masyarakat Toba.
“Karena itu kita dukung Jokowi dua periode supaya pembangunan Danau Toba tercinta itu berlanjut,” kata pria kelahiran Lumban Manurung, Porsea itu. (Rmo).
