Matanurani, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani menyatakan DPR akan terus mencermati kapasitas fiskal dan realisasi APBN 2021, khususnya dalam pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah situasi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
Puan menjelaskan bahwa pada masa persidangan kali ini, yang dibuka lewat rapat paripurna yang digelar Kamis (6/5/2021), DPR dan Pemerintah akan mulai melakukan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2022.
Menurut Politikus PDI Perjuangan itu, pemulihan sosial dan ekonomi pada tahun 2021 akan menjadi landasan yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan fiskal tahun RAPBN tahun 2022.
Lebih lanjut, Puan menyatakan kebijakan fiskal RAPBN tahun 2022, membutuhkan kapasitas yang kuat. Sehingga dapat menjalankan program pemulihan sosial dan ekonomi, mewujudkan pembangunan nasional, serta menjalankan penyelenggaraan pemerintahan untuk melayani rakyat.
“Kapasitas fiskal tersebut saat ini, sangat ditentukan oleh pemulihan ekonomi nasional dan global dalam situasi Pandemi Covid-19,” kata Puan, dalam pidatonya di rapat paripurna.
Cucu Proklamator RI Soekarno itu melanjutkan, dalam ruang kondisi perekonomian nasional dan global yang masih tertekan akibat pandemi covid-19 dan dampaknya, maka sisi penerimaan fiskal juga akan mengalami tekanan. Sehingga belum dapat menyediakan sumber pendapatan yang optimal.
“Oleh karena itu, kebijakan belanja Pemerintah perlu terus dipertajam, baik dalam efektivitas tujuan maupun dalam efisiensi pelaksanaan. Sehingga pembiayaan defisit benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dirasakan langsung oleh rakyat,” pungkas Puan.(Bes).
