Matanurani, Jakarta – Seiring semakin meningkatnya persaingan antarbangsa, Indonesia perlu mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dengan baik.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah terus memacu program peningkatan daya saing SDM yang diimplementasikan oleh beberapa kementerian terkait. Salah satu implementasinya adalah nota kesepahaman tentang pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri yang dilakukan oleh lima kementerian.
Kelima kementerian itu adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Staf Ahli Sustainable Development Goals Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Ghafur Akbar Dharma Putra pada mengatakan, di era globalisasi ini Indonesia harus siap dengan persaingan pasar yang membutuhkan tenaga kerja berkompeten.
Berita Rekomendasi[OKZ] Ayo Pastikan Tinta dan Toner Anda Asli HP Dengan Cara IniPerekonomian Terus Tumbuh, Kebutuhan Pekerja Setiap Tahun Capai 600 RibuDibutuhkan Pekerja Kreatif dan Inovatif Zaman Sekarang, Ada di Anda?
”Tenaga yang seperti itu didapat dari pendidikan. Dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menekankan pentingnya pendidikan vokasi dan pendidikan kejuruan. Oleh karena itu, mempercepat program link and match antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Kebijakan pengembangan vokasional dalam RPJMN 2015-2019 kemudian diikuti dengan upaya revitalisasi pendidikan dan pelatihan di SMK, politeknik, dan balai latihan kerja. ”Ke depan, pekerjaan yang istilahnya monoton, banyak yang diambil alih oleh robot. Untuk itu, kecepatan dan ketepatan menjadi isu utama dalam tenaga kerja,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar mengatakan, pihaknya menggalakkan transformasi pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri.
”Kami mendorong pendidikan kejuruan ini untuk diubah sistemnya, dari yang awalnya menitik beratkan ke pelajaran umum, menjadi spesialis. Kurikulum dari Kemenperin menitikberatkan pada teori 30% dan praktik 70%,” ujarnya.
Berdasarkan perhitungan Kemenperin, dengan rata-rata pertumbuhan industri sekitar 5%- 6% per tahun, dibutuhkan lebih dari 500.000-600.000 tenaga kerja baru per tahun.
Sementara itu, merujuk data BPS, total tenaga kerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada 2016 lebih dari 120 juta orang, di mana yang bekerja di sektor industri sebanyak 15,9 juta orang. Pada 2017, jumlah tenaga kerja sektor industri diproyeksikan mencapai 16,3 juta orang.(Oke).
