Oleh Dr. Benny Pasaribu
PELARANGAN umat beragama Nasrani beribadah di provinsi Jambi akhir-akhir ini telah menjadi viral di media sosial. Banyak teman disana yang cerita kronologis, tentu dengan versi masing-masing tapi sama-sama emosional.
Isu ini tentu sangat sensitif karena menyangkut peristiwa gangguan berdasarkan SARA. Makin sensitif dan berbahaya karena dilakukan saat menjelang Pemilu, terutama Pilpres yang mana masyarakat makin terpolarisasi. Gesekan politik cenderung memanas di antara warga negara yang berbeda pilihan Capres-Cawapresnya.
Saya percaya, peristiwa ini adalah merupakan puncak gunung es dari persoalan hubungan antarumat beragama yang belum tuntas karena tidak pernah jelas penindakannya oleh aparat hukum kita. Pembiaran selama puluhan tahun terhadap politisasi SARA justru membuat Indonesia semakin sulit maju. Aktivitas ekonomi cenderung melambat jika warga setempat masih suka menggunakan cara-cara persekusi apalagi dengan serangan gerombolan massa.
Dari catatan selama ini, terutama dengan peristiwa Jambi, saya terpaksa menyatakan kecewa terhadap cara-cara penanganan oleh aparat keamanan, Pemda, dan tokoh-tokoh organisasi keagamaan khususnya di Jambi. Seharusnya di antara warga negara yang beragama, kita harus mampu memelihara persatuan dan kedamaian di negeri ini. Kita harus bisa menjaga dan memastikan setiap umat beragama dapat melakukan ibadah dengan tenang dan damai tanpa gangguan apapun, apalagi dari massa umat beragama.
Peristiwa di Jambi sebenarnya sudah ada presedennya di Bogor (umat Gereja Yasmin), di Bekasi, dsb, dimana umat Nasrani dilarang beribadah di tempat yang sudah lama dipakai sebagai tempat ibadah. Bedanya, generasi old membolehkan, tapi jaman now diusir.
Menurut saya, perilaku melarang umat lain beribadah di tempat beribadat, misalnya di Gereja, adalah tindakan kejahatan kemanusiaan, tindakan kriminal, tindakan gangguan ketertiban, yang cenderung memancing instabilitas politik dan keamanan.
Apalagi menjelang Pemilu dan Pilpres begini, harusnya kita menghindarkan politisasi agama. Kenapa? Karena Pemilu adalah salah satu wujud demokrasi dimana warga negara dapat melakukan keberdaulatannya dlm memilih pemimpin negara dgn cara damai dan adil. Pemilu itu adalah pesta demokrasi, bukan jadi ajang adu kekuatan fisik atau materi.
Politisasi agama terhadap kaum minoritas menjelang Pemilu Presiden adalah merupakan teror politik. Cara-cara berpolitik untuk memaksa dan menakut-nakuti warga minoritas untuk pindah pilihan Capresnya dari yang satu ke yang lain atau setidak-tidaknya jadi golput.
Politik SARA adalah Politik tidak beradab dan tidak bermartabat. Politik seperti ini bisa berakibat fatal terhadap pelaksanaan hak-hak warga negara dan jalannya demokrasi ke depan. Padahal hak-hak tersebut sudah diatur jelas dan dijamin dalam UUD 1945. Tinggal sekarang ini, apakah aparat hukum dan pemda dapat segera bertindak dan mampu menormalisasi kehidupan antarumat beragama di Jambi? Atau sebaliknya, akankah terjadi pembiaran sampai Pilpres 2019 dengan menerapkan politik dua kaki?
Kita menghimbau agar penegakan hukum yang tegas dapat diambil oleh aparat keamanan dan Pemda setempat. Jangan terjadi pembiaran apalagi politisasi agama atau gangguan berdasar SARA di negeri ini.
Sesuai Tupoksinya, Aparat keamanan dan Pemda setempat wajib bertindak dan menyelesaikan segera setiap peristiwa SARA sesuai koridor hukum. Berikan jaminan dan kepastian adanya tempat bagi setiap warga negara untuk beribadah dengan khusuk.
Kita juga menghimbau kepada setiap tokoh umat beragama agar menjalin silaturahim dan lebih sering melakukan doa bersama, disamping doa sendiri-sendiri.
Saya yakin, Doa bersama lintas agama dengan berpegangan tangan akan lebih menyejukkan suasana dan pastilah akan menyenangkan hati Tuhan. Bukankah setiap agama mengajarkan kebaikan dan saling mengasihi?
Sebagai warga masyarakat, kita juga harus mampu menjaga dan memupuk persatuan dan saling menghormati antarwarga yang majemuk dengan toleransi tinggi, karena ini merupakan salah satu prasyarat penting untuk Indonesia maju.
Semoga!
Penulis adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura
