Matanurani, Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai problem beras yang terus berulang bisa diatasi dengan manajemen perberasan yang baik. Sebab, lumbung padi terbesar di Indonesia hanya ada dari 6 provinsi.
Komisioner KPPU Saidah Sakwan mengatakan, sebenarnya sumber beras itu dipasok dari 6 provinsi, seperti Sumatera Utara (Sumut) sekitar 5,4% atau 5,4 juta ton, Sumatera Selatan 6,6% atau 4,7 juta, kemudian Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur) dan Sulawesi Selatan hampir 55%.
“Jadi persoalan beras terletak apakah Indonesia bisa menyelesaikan manajemen stok nasional, dari hulu dan hilir. Persoalan hulu kita di stok dari hanya dari 6 provinsi, padahal ada 32 provinsi di Indonesia. Di 6 provinsi ini terkonsentrasi 67%,” katanya, Jakarta, Rabu (17/1).
Manajemen perberasan, lanjut Saidah, harus diperbaiki karena dari 67% beras yang berasal dari 6 provinsi semua pengiriman ke Pasar Induk Beras Cipinang. Dari Cipinang, beras kemudian dikirimkan misal ke Kalimantan dan daerah lainnya.
“Ini akibatnya ada cost logistik mahal, karena kita tidak punya pasar beras sentral di masing-masing wilayah,” tuturnya.
Saidah mengatakan, problem beras tidak hanyak mengenai manajemen, tapi soal data mesti diperbaiki. Pasalnya, data mempengaruhi keputusan pemerintah nantinya.
“Katanya produksi dalam negeri sekitar 50 juta ton dengan konsumsi 33 juta ton, artinya surplus 17 juta. Surplus ini di mana, beras ngumpet di mana. KPPU dorong basis data ini penting untuk diperbaiki,” tandasnya. (Oke).
