Matanurani, Jakarta – Kinerja para menteri Kabinet Merah Putih perlu dievaluasi menyusul berulangnya persoalan mendasar di masyarakat.
Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diantisipasi karena memiliki pola yang bisa diprediksi. Ia menyoroti tanggung jawab pejabat berwenang, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam mengatasi persoalan di sektor energi.
“Untuk musibah non-alamiah seperti merosotnya nilai tukar Rupiah, anjloknya IHSG di Bursa Efek Indonesia, hingga antrean BBM di SPBU, siklusnya sudah dapat diperkirakan. Mekanisme dan sistem yang ketat sudah ada. Jika masalah terus berulang, ini murni faktor human error,” ujar Defiyan dalam keterangannya, Jumat, (23/10).
Defiyan juga menyoroti kelemahan koordinasi dalam penanganan bencana alamian seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), erupsi gunung berapi, hingga banjir bandang. Menurutnya, kementerian terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BMKG, BNPB, serta Kementerian Dalam Negeri, seharusnya sudah memiliki peta jalan (road map) peringatan dini dan mitigasi risiko yang matang.
Menurutnya, kesalahan dan kelalaian pejabat berwenang tidak seharusnya dilimpahkan kepada bawahan. Persoalan yang terus berulang juga menunjukkan belum optimalnya pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya.
Defiyan menilai kondisi tersebut dapat membuat para pembantu Presiden justru menjadi beban politik maupun ekonomi bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Karena itu, ia mendorong Presiden mengambil langkah tegas terhadap menteri dan pejabat yang dinilai tidak mampu mengantisipasi persoalan mendasar.
“Publik tentu bertanya bagaimana cara Presiden mengevaluasi para pembantunya yang justru menjadi sumber masalah. The floor is yours, Mr. President. Namun, publik juga terus mengamati dan menilai hingga 2029 mendatang,” pungkasnya. (Rmo).
