Matanurani, Medan – Hampir dua tahun kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, persoalan ketimpangan pembangunan desa masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Data terbaru mencatat sebanyak 1.228 desa di Sumut masih berstatus Tertinggal dan Sangat Tertinggal, angka yang jauh dari kata tuntas meski Pemprov Sumut mengklaim tengah mendorong percepatan pemutakhiran Indeks Desa.
Berdasarkan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 342 Tahun 2025, dari total 5.417 desa di Sumut, sebanyak 707 desa berstatus Tertinggal dan 521 desa Sangat Tertinggal.
Jumlah ini nyaris menyentuh sepertiga dari total desa yang ada, sementara desa dengan status Mandiri baru mencapai 364 desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil) Sumut, Muhammad Suib, mengakui persoalan wajah desa Sumut baru disampaikan ke Gubernur dan Wakil Gubernur, dan langkah konkret pemerintah provinsi sejauh ini baru sebatas mengundang 27 kabupaten/kota untuk rapat koordinasi (Rakor).
“Kami telah menyampaikan ke Gubernur dan Wakil Gubernur persoalan wajah Sumut. Kementerian Desa mempunyai program namanya indeks desa. Untuk itu, kami juga telah mengundang 27 daerah di Sumut yang mempunyai desa, kita undang Rakor pada hari Kamis,” ujar Suib pada Temu Pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (28/8).
Tidak ada target waktu spesifik kapan angka desa tertinggal dan sangat tertinggal ini bisa ditekan signifikan. Suib hanya menegaskan bahwa persoalan ini bukan tanggung jawab PMD Provinsi semata, melainkan juga PMD kabupaten/kota.
“Ini bukanlah kerjaan (Dinas) PMD Provinsi Sumut saja, tapi PMD kabupaten/kota ikut melakukan pendampingan agar desa naik kelas,” katanya.
Suib mengklaim ada kemajuan lantaran jumlah Desa Mandiri naik 196 desa dibanding 2024. Namun jika dibandingkan dengan skala persoalan 1.228 desa masih tertinggal dan sangat tertinggal kenaikan itu terbilang kecil dan belum menyentuh akar masalah di lapangan.
Suib, yang juga menjabat Asisten Administrasi Umum Setdaprovsu, mengaku sempat turun langsung ke Kepulauan Nias untuk menemui kepala daerah agar aparatur desa aktif menginput data Indeks Desa.
Namun langkah inipun baru sebatas ajakan, tanpa disertai kepastian mekanisme pengawasan atau sanksi bagi daerah yang lambat merespons.
Indeks Desa sendiri mengukur performa desa lewat enam dimensi, yakni layanan dasar, sosial ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola sekaligus menjadi salah satu basis penyaluran dana desa.
“Janganlah tertinggal terus. Pembangunan tepat sasaran dimulai dari data yang benar. Jika data kuat, kebijakan pun akan tepat, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” pungkas Suib. (Was)..
