Matanurani – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengakui banyaknya hutan menghilang karena aksi pembalakan alias deforestasi. Hal itu mengacu kepada data penataan ruang di kawasan hutan, baik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Ia menyebut, pemanfaatan ruang hutan untuk kawasan non kehutanan, harus memperhatikan rencana tata ruang (RTR) dan di areal penggunaan lain (APL).
Norma itu, kata dia, masih perlu menjadi perhatian agar Kementerian Kehutanan menjamin keselarasan dengan RTR di APL dengan semangat one spatial planning policy.
“Namun dalam kenyataannya, di kawasan Aceh ada sekitar 358.000 hektare hutan yang digunakan tidak untuk hutan. Di Sumatera Utara, ada 884.000 hektare hutan yang tidak lagi hutan. Kemudian Sumatera Barat 357 (ribu hektare) yang hutan, digunakan menjadi kawasan tidak hutan,” terang Nusron kemarin, Senin (19/1).
Ratusan ribu hektare lahan ini, lanjut Nusron, sedang diselidiki oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
“Dan dijadikan pemicu, apakah poin-poin ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di sana, karena selain digunakan (untuk) kebun, memang faktanya sudah terlalu banyak di tiga provinsi ini, kawasan ini digunakan untuk kepentingan yang lain hutannya,” tuturnya.
“Salah satunya terlalu banyak adanya IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) untuk kepentingan tambang dan kepentingan-kepentingan non kehutanan yang lain,” pungkas Nusron. (Ini).
