Matanurani, PDIP menyindir kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa utang proyek tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan Danantara, bukan dibebankan ke negara.
Ia menekankan, proyek tersebut mulanya merupakan bisnis to bisnis sehingga badan usaha terkait yang harus menyelesaikan.
“Duduk soalnya kan begini ya. Whoosh ini awalnya business to business. Setelah itu diambil alih oleh pemerintah, government. Maka kemudian segala risiko, saham kita 60 persen (sementara) 40 persen China. Kemudian berbagi renteng tentu dari sisi modal dan risiko utangnya,” ujar Said kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (4/11).
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) saat ini tak lagi berada di bawah Kementerian Keuangan. Sehingga kata dia, secara korporasi Danantara memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tanggung jawab finansial proyek Whoosh.
“Dia berdiri sendiri Danantara. Dan dari federnya masuknya ke Danantara. Sesungguhnya make sense saja, wajar saja. Dan menjadi kewajiban Danantara untuk menyelesaikan seluruh proses yang terjadi di KCIC. Termasuk liability-nya. Termasuk hutangnya,” jelas dia.
Meski demikian, Said mengakui keputusan apakah utang Whoosh dibebankan ke APBN sepenuhnya menjadi kebijakan Presiden Prabowo. Dia menyindir rencana tersebut dengan menekankan keterbatasan fiskal negara.
“Bahwa kemudian Bapak Presiden ngambil kebijakan lain. Kita akan lihat seperti apa kebijakan Bapak Presiden. Kalau itu akan dibebankan hutangnya kepada APBN yang harus menanggung membayar hutang KCIC,” katanya.
“Ini bukan soal sanggup, tidak sanggup. Karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian, ya cadangan saja. Cadangan anggarannya ada. Tapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor rill. Agar prioritasnya tetap terus meningkat,” tuturnya. (Ini).
