Matanurani, Jakarta — Penghapusan Ujian Nasional (UN) menjadi anginsegar dalam dunia pendidikan. Namun demikian menurut pengamat pendidikan Cecep Darmawan, penghapusan saja tidak cukup, pemerintah harus membuat roadmaps.
“Jadi walaupun ini kabar baik untuk membenahi sistem pendidikan, namun selayaknya pemerintah membuat semacam roadmaps agar sistem pendidikan ini komprehensif,” ujar Cecep, Jumat (13/12).
Cecep menjelaskan, bila melihat sistem pendidikan di dalam peraturan perundang-undangan ada delapan standar yang harus terpenuhi. Salah satunya adalah standar penilaian.
“Jadi membenahi standar penilaian saja belum cukup, harus membenahi standar-standar lain, (seperti) kurikulum, prosss pembelajaran , standar lulusan, gurunya, sarana prasarana, pembiayaan dan lainnya,” ucap Cecep.
Oleh karenanya, Cecep meminta agar Mendikbud dapat membuat tim untuk melakukan pembenahan sistem pendidikan tersebut. Misalnya, tim pembenahan ini akan bekerja selama jangka waktu tertentu.
“Sehingga nanti sasaran target itu mencapai ke sana. Sekarang itu seakan-akan perbaikan itu tambal sulam, yang ini diperbaiki yang ini terabaikan,” ucapnya.
Masih menurut Cecep, dalam sistem pendidikan di Indonesia masih ada disparitas antara Jawa dan luar Jawa, atau kota dengan desa. Meskipun negara membuat soal UN sama alias terstandar namun standar-standar lainnya tidak distandarkan, misalnya sarana dan prasaran yang dimiliki sekolah untuk menunjang pendidikan antara kota dan desa berbeda.
“Jadi soal UN sama tapi input dari siswanya diprosesnya tidak sama, mendapat fasilitas pendidikannya tidak sama, ini tidak adil,” jelasnya.
Menurut dia, kebijakan pemerintah akan mengevaluasi UN sebagai kabar baik bagi dunia pendidikan. Dengan syarat, pemerintah harus juga konsisten menerapkan delapan standar pendidikan nasional sehingga tidak hanya fokus pada standar penilaian.
“Kalau sudah distandar dengan baik nanti soal UN seperti apa, kemudian sistem rekrutmen PPDB seperti apa enggak ada soal, sekarang pembenahannya harus radikal,” ucapnya.(Mei).
