Matanurani, Jakarta – Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto mengatakan bahwa salah satu tantangan besar bagi pemerintah dalam agenda reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan ialah peningkatan kualitas kebijakan. Ia mengatakan sampai saat ini masih banyak kebijakan yang diputuskan tanpa melalui analisa rasional yang memadai.
“Salah satu akibat dari miskinnya bukti dalam pembuatan kebijakan adalah munculnya kebijakan yang sekedar meniru tanpa melihat konteks,” katanya dalam sambutannya pada acara launching Indeks Kualitas Kebijakan, di Gedung Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Kamis (7/6).
Untuk memperbaiki kualitas kebijakan, Adi mengatakan bahwa hal tersebut bisa dilakukan salah satunya dengan cara deregulasi.
Sayangnya, deregulasi tersebut menghadapi tantangan dalam perjalanannya usai putusan MA yang menyatakan pembatalan perda melalui Gubernur dan Menteri Dalam Negeri adalah inkonstitusional.
Karena itu, sambung dia, permasalahan mengenai peningkatan kualitas kebijakan bisa dilakukan dengan adanya sebuah instrumen, yakni indeks kualitas kebijakan (IKK). IKK tersebut bisa digunakan untuk mengukur kualitas kebijakan publik di Indonesia yang sederhana, efektif dan mudah.
“IKK sebagai sebuah alternatif instrumen yang mudah digunakan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kualitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik,” pungkasnya. (Mei).
