Matanurani, Jakarta – Pembiaran terhadap praktik neoliberalisme di Indonesia merupakan bentuk pemerintah tidak hadir buat kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Hanura Benny Pasaribu kepada matanurani, di Jakarta, Jumat (11/5).
“Jangan sampai ada pembiaran terhadap praktik neoliberalisme di Indonesia. Karena itu merupakan bentuk pemerintah tidak hadir buat kesejahteraan rakyat,” sebut Benny.
Menurut Benny, pembiaran ini terus terjadi dari pemerintahan sebelumnya. Sehingga di era kepemimpinan Jokowi dengan konsep Nawacita mencoba untuk menghilangkan pembiaran tersebut dengan wujud negara hadir di tengah ekonomi rakyat.
Karenanya, lanjut Benny kepentingan petani, nelayan, buruh, dan usaha mikro dan kecil menengah lainnya harus dilindungi oleh negara. Caranya dengan benar-benar menjadikan koperasi sebagai Soko Guru perekonomian nasional sebagai amanat UUD 45 pasal 33 ayat 1.
“Kalau tidak bisa blunder membawa bangsa kita ke arah neoliberalisme dan kapitalisme. Jadi kita harus serius membangun ekonomi kerakyatan,” tandasnya.
Hal itu pula yang diusung oleh Partai Hanura melalui Doktrin Sapta Krida hasil Rakernas 2018 kemarin di Pekanbaru.
“Salah satu isi Doktrin Sapta Krida adalah membangun ekonomi beradab, lewat koperasi itulah kita membangun ekonomi kerakyatan yang beradab di setiap daerah,” ungkap Benny. (Smn).
