Matanurani, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP) terkait penyerapan gabah kering panen dengan harga Rp6.500 per kilogram. Aturan ini diperlukan agar tidak ada lagi pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah petani di bawah harga tersebut.
Hal itu Prabowo sampaikan saat inspeksi mendadak atau sidak ke Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (3/2).
“Petani kita adalah produsen, produsen pangan. Hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat,” tegas Prabowo.
“Karena itu pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah, harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya siap keluarkan PP,” ucapnya melanjutkan.
Prabowo lantas menegaskan pemerintah tidak main-main soal kesejahteraan petani. Ia menyebut seluruh pihak berhak mendapat keuntungan atas usaha mereka.
“Saya tidak main-main ini. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya,” ujarnya.
“Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga,” sambung Prabowo.
Prabowo pun menekankan, pangan Indonesia harus aman untuk menjadi negara maju. Ia juga mengimbau semua pihak, termasuk pengusaha, untuk dengan hati yang tulus agar setia kepada tujuan ini
“Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival,” tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat mendadak dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kompleks Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025), guna membahas HPP gabah kering panen.
Rapat mendadak ini dilakukan seusai Prabowo melakukan inspeksi mendadak pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025) pagi.
“Memang mendadak itu, sidak Pak Presiden datang ke Kantor Kementan. Tadi rapat juga bersama para TNI dan penyuluh pertanian,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Arief Cahyono, Senin (3/2)..
Arief menjelaskan, Presiden melakukan telekonferensi bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) serta jajaran terkait lainnya di Kantor Pusat Kementan.
Presiden, kata Arief, bersama Mentan Amran membahas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen yang harus menguntungkan semua pihak, baik petani, produsen, pengusaha, hingga konsumen.(Ini).