Matanurani, Jakarta – Setara Institutemelakukan penelitian mengenai pemetaan wacana dan gerakan keagamaan di perguruan tinggi negeri.
Salah satu kesimpulan yang dihasilkan, pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) tidak banyak memengaruhi penurunan penyebaran radikalisme dikampus-kampus.
“Pembubaran HTI pada kenyataannya tidak mengurangi derajat eksklusivitas wacana dan gerakan keislaman di perguruan tinggi, pun tidak menjadi solusi kunci bagi penyebaran radikalisme di perguruan ringgi atau paling tidak penyebaran narasi intoleransi,” ujar Direktur Riset Setara Institute, Halili, dalam sebuah diskusi di Hotel Ibis Thamrin, Jakarta, Jumat (31/5).
Halili mengatakan, gerakan keagamaan eksklusif masih gencar dilakukan oleh kelompok-kelompok keislaman tertentu. Kelompok-kelompok itu memiliki gerakan salafi-wahabi, tarbiyah, dan tahririyah.
Penelitian ini dilakukan di 10 universitas seperti Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Institut Teknologi Bandung, Universitas Islan Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Yogyakarta, Universitas Brawijaya, dan Universitas Airlangga. Penelitian itu dilakukan pada rentang Februari-April 2019.
Temuan-temuan
Ada beberapa temuan yang membuat Setara Institute membuat kesimpulan seperti itu.
Pertama, mayoritas mahasiswa yang beragama muslim membuat kegiatan mahasiswa non muslim tidak banyak terakomodasi.
“Dalam keadaan itu, praktik intoleransi mengemuka terutama berkenaan dengan tata cara berpakaian, terbatasnya akses mahasiswa non-muslim atas aktivitas peribadatan, dan tidak tersedianya fasilitas tempat ibadah,” kata dia.
Temuan lainnya adalah, wacana keagamaan di kalangan mahasiswa sebagian besar dikuasai kelompok tarbiyah dan eks-HTI yang bertransformasi menjadi gerakan tarbiyah.
Halili mengatakan, gerakan tarbiyah ini kemudian menguasai organisasi kemahasiswaan intra kampus. Dengan demikian, dinamika politik mahasiswa di kampus beredar anggapan bahwa non-muslim tidak boleh memimpin organisasi.
Ancaman bagi Pancasila
Halili menyebut kampus sejatinya adalah miniatur dari Indonesia. Di dalamnya terdapat mahasiswa dari berbagai macam latar belakang suku, agama, dan ras.
Penyebaran narasi intoleransi dan radikalisme di kampus bisa disebut sebagai ancaman bagi Pancasila.
“Dalam situasi tertentu, kondisi ini sesungguhnya berpotensi menjadi ancaman bagi Pancasila, demokrasi, dan NKRI,” kata dia.(Kps).
