Matanurani, Bogor – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penganggaran kementerian/lembaga yang kebanyakan malah fokus pada kegiatan pendukung bukannya kegiatan inti dan meminta kementerian/lembaga memperbaikinya dengan memangkas pengalokasian anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu.
“Kita yang hadir di sini 100 persen tahu mengenai yang terjadi adalah penyusunan RKA KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) atau dinas malah fokus pada kegiatan pendukungnya bukan kegiatan intinya,” kata Presiden saat bicara dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana desa tahun 2018 di Istana Bogor, Rabu (6/12).
Presiden mencontohkan anggaran di Kementerian Tenaga Kerja dalam pemulangan tenaga kerja Indonesia di luar negeri mencapai Rp3 miliar, namun yang digunakan untuk keperluan pemulangan hanya Rp500 juta, sisanya untuk kegiatan rapat dalam kantor, rapat luar kantor, rapat koordinasi perjalanan daerah dan lain-lain.
“Ini tidak bisa lagi seperti ini. Ini hampir semuanya model-model seperti ini di Kementerian/Lembaga, di daerah, sama. Coba cek satu per satu, terus gimana hasilnya,” kata Presiden, yang mengatakan sudah membahas masalah itu dengan Menteri Tenaga Kerja.
Menurut Presiden, alokasi anggaran untuk kegiatan inti kebanyakan hanya hanya sekitar 20 persen dari total anggaran dan sisanya untuk kegiatan pendukung.
“Model seperti ini harus dihentikan. Nanti saya akan buka satu per satu, tak tunjukin yang gamblang ini tadi. Gimana mau ada hasil setiap begitu perencanaannya, belanja pendukung justru lebih dominan daripada belanja inti kegiatan,” katanya.
Presiden selanjutnya mengatakan belanja negara yang pada 2018 mencapai Rp2.220,7 triliun harus dijaga supaya efektif pemanfaatannya.
“Oleh sebab itu harus kita jaga bersama-sama baik dari sisi perencanaan, baik dari sisi penganggaran, maupun nantinya di dalam implementasi pelaksanaannya,” katanya.
Ia mengatakan DIPA yang sudah diserahkan pada 86 kementerian dan lembaga dengan nilai Rp847,4 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun harus dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan.
“Sekali lagi angka ini adalah angka yang sangat besar. Oleh sebab itu, perbaikan kualitas yang salah satunya tentu saja dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu supaya kita tidak ulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Sangat kebangetan sekali bahwa kita sudah tahu kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang,” katanya.
Presiden meminta para pemimpin kementerian/lembaga dan kepala daerah berorientasi hasil dalam menyusun anggaran, memfokuskan anggaran pada kegiatan inti yang penting, dan melakukan efisiensi dengan mengurangi belanja untuk operasional seperti pembayaran gaji pegawai, perjalanan dinas, honor, dan rapat-rapat.
“Sekali lagi, uang Jangan diecer-ecer, semuanya ke banyak kegiatan sehingga hasilnya tidak nampak, baunya saja tidak nampak, apalagi fisiknya… ini kalau kita terlalu banyak kegiatan,” katanya.
Presiden juga meminta pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terus berusaha melakukan penyederhanaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Ant)
