Matanurani, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat terbatas kedua dengan topik kebijakan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (26/7) sore.
Jokowi mengungkapkan, Indonesia sebagai negara besar yang memiliki ribuan pulau dengan posisi geopolitik yang strategis, perlu dikembangkan postur pertahanan TNI yang semakin kokoh.
“Perlu dikembangkan alutsista yang semakin lengkap dan modern serta dilakukan secara terpadu di ketiga matra pertahanan kita,” ujar Jokowi.
Untuk itu, fokus pengadaan alutsista bukan saja ditujukan untuk memenuhi postur kekuatan pokok minimum untuk tahun 2024, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi geografis Tanah Air.
“Kondisi geografis negara kita yang khas. Negara kita adalah negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari perairan,” ujarnya.
Ia pun mengingakan para menteri dan pimpinan lembaga terkait, Indonesia memiliki kawasan perbatasan yang sangat panjang yang harus dijaga dan diawasi.
“Selain itu, kita juga harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang,” paparnya.
Hal lainnya yang juga diingatkannya ialah pemenuhan kebutuhan alutsista harus sejalan dengan penguatan industri Pertahanan Nasional.
“Saat ini Indonesia telah memperoleh tawaran kerjasama alutsista dari banyak negara. Tawaran-tawaran ini antara lain transfer teknologi, mulai dari desain bersama yang akan memungkinkan hak cipta atas alutsista baru dimiliki oleh industri nasional, sampai dengan realokasi fasilitas produksi dari negara produsen asal alutsista ke Indonesia,” ungkapnya.
Berbagai tawaran tersebut, lanjutnya, harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru menuju kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan.
“Terobosan baru tersebut harus mengubah pola belanja alutsista menjadi investasi pertahanan kita,” tandasnya.(Ini).
