Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memberikan sambutaan pada pembukaan Forum Indonesia-Pasifik Selatan di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, Kamis (21/3/2019). Forum yang mengangkat tema Masa Depan Kita: Laut Bersama, Kemakmuran Bersama ini menjadi ajang untuk meningkatkan hubungan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di Pasifik Selatan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.
Matanurani, Jakarta – Indonesia kembali menoreh prestasi penting di kancah internasional. Untuk periode 2020-2022, Indonesia berhasil menduduki kursi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pemilihan yang berlangsung di markas PBB di New York pada Jumat (18/10) dini hari waktu Indonesia tersebut, Indonesia berhasil menang dengan suara terbanyak di antara negara Asia Pasifik.
“Indonesia memperoleh suara tertinggi dari Asia Pasifik yaitu 174 suara dari total 193 suara di mana ada satu suara abstain. Perolehan ini jauh lebih tinggi dari angka yang kita dapat di atas kertas yaitu hanya 107 suara,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan laporan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam peresmian Indonesian Aid, Jumat (18/10).
Bagi Indonesia, keanggotaan ini merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM global tidak hanya di tingkat global, melainkan juga di tingkat regional dan nasional.
Retno mengatakan, kemenangan Indonesia kali ini tak sekadar hasil kerja keras para diplomat tetapi juga seluruh pihak yanga telah membantu proses lobi Indonesia untuk menempati kursi Dewan HAM PBB periode 2020-2022.
“Kemenangan ini merupakan gol pamungkas dari Pejambon (Kemenlu) yang kami persembahkan untuk Indonesia, terutama untuk Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wapres JK. Terima kasih Pak JK yang sudah selalu membantu lobi sana-sini untuk keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB,” tutur Retno.
Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB yang mengusung tagline “A True Partner for Democracy, Development and Social Justice” diharapkan dapat mendorong mekanisme HAM PBB ini lebih efektif, efisien dan membuka dialog dialog yang konstruktif dengan prinsip universalitas, tidak memihak, objektivitas dan non selektivitas.
Indonesia akan memulai masa tugasnya pada 1 Januari 2020 bersama dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya yakni Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Fiji, India, Jepang, Marshall Islands, Nepal, Pakistan, Filipina, Qatar, dan Republik Korea.
Dengan demikian, Indonesia tahun depan otomatis menempati uda kursi strategis dalam kancah internasional yaitu keanggotaan pada Dewan HAM PBB dan keanggotaan pada Dewan Keamanan PBB. (Ktn).
