Matanurani, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melontarkan kritik tajam terhadap pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, terkait polemik kuota mahasiswa baru.
Didik menilai kebijakan negara yang membiarkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menyerap mahasiswa sebanyak-banyaknya merupakan praktik diskriminatif yang membunuh peran masyarakat sipil dalam pendidikan.
Dalam keterangan tertulisnya dikutip Jumat (19/12), Didik menyebut pandangan Stella Christie mengenai kuota PTN mencerminkan ketidakpahaman terhadap realitas sosial ekonomi dan ekosistem pendidikan di lapangan.
“Prof Stella guru besar yang pintar tetapi tidak paham situasi sosial ekonomi, sistem pendidikan di lapangan dan menjawab kritik dari publik asal bunyi,” ujar Didik tegas.
Kritik ini merupakan respons langsung atas pernyataan Stella Christie sehari sebelumnya. Usai acara 2025 International Symposium on ECD di Jakarta, Rabu (17/12), Stella menyatakan bahwa besarnya kuota mahasiswa baru di PTN seharusnya tidak dipermasalahkan.
“Yang kita pikirkan bukan kuota, tapi apa kita memberikan peluang yang paling banyak dan paling bagus untuk semua masyarakat Indonesia, mahasiswa kita untuk belajar,” tutur Stella kala itu.
Persaingan “Potong Leher”
Didik menilai narasi “peluang belajar” yang digaungkan pemerintah justru menutupi ketidakadilan sistemik. Ia menyoroti praktik PTN yang kini berperilaku ganda: di satu sisi menerima dana besar dari pajak rakyat (gedung, laboratorium, gaji dosen), namun di sisi lain diberi kebebasan menyedot dana masyarakat melalui penerimaan mahasiswa jalur mandiri secara massal.
Kondisi ini, menurut Didik, menciptakan persaingan cutthroat competition (potong leher) yang tidak seimbang.
“Cara seperti ini di mana PTN menyedot dana dari negara sekaligus dari masyarakat merupakan praktik dalam kebijakan yang tidak adil. Akibatnya banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mati bergelimpangan, peran masyarakat dalam pendidikan tinggi dibunuh pelan-pelan,” jelas Didik.
Ia menekankan bahwa PTS, yang banyak dikelola oleh ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan yayasan daerah, telah berkontribusi mencerdaskan bangsa jauh sebelum negara ini mapan—bahkan sebelum kemerdekaan, seperti Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Nasional (Unas). Namun kini, eksistensi mereka tergerus oleh kebijakan negara yang membiarkan PTN “brutal” dalam merekrut mahasiswa.
Gagal Bersaing di Level Global
Lebih lanjut, Didik menyoroti ironi kinerja PTN. Meski telah disokong dana pajak rakyat selama lebih dari setengah abad, PTN dinilai gagal menembus elite kampus Asia dan global, serta tertinggal dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
“PTN sudah gagal masuk ke dalam elite kampus Asia dan global dan hanya menjadi kampus kelas tiga. Ini tugas Prof Stella, dan setahun ini tidak signifikan hasilnya,” tukasnya.
Desakan Potong Anggaran 50 Persen
Sebagai solusi atas ketimpangan ini, Didik mendesak negara untuk hadir sebagai wasit yang adil dengan menerapkan asas kesamaan (equality). Ia mengusulkan skema radikal: pemotongan anggaran negara untuk PTN sebesar 50 persen untuk dialihkan secara proporsional kepada PTS.
“Karena berkompetisi dan supaya adil, maka dana negara dari pajak rakyat yang masuk ke PTN harus dipotong separuh masing-masing dari PTN dan kemudian dibagi proporsional ke PTS,” usul Didik.
Jika negara tidak sanggup membagi anggaran, Didik menawarkan opsi kedua: pembatasan ketat penerimaan mahasiswa di PTN. Ia menyarankan skema subsidi silang (cross subsidy) murni, di mana PTN hanya boleh menerima mahasiswa kaya dalam jumlah yang setara dengan jumlah mahasiswa miskin yang dibiayai penuh oleh negara.
“Ke depan negara tidak bisa lagi mempunyai sikap diskriminasi. Anggaran negara yang datang dari pajak rakyat harus dibagi proporsional antara PTN dengan PTS secara adil,” pungkas Didik. (Ini).
