Matanurani, Jakarta — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mengevaluasi kinerja direksi BPJS Kesehatan.
Koordinator Divisi Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan desakan disampaikan terkait penyakit defisit berulang yang diderita BPJS Kesehatan dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BPJS Watch menilai bahwa defisit keuangan berulang tersebut salah satunya disebabkan oleh buruknya kinerja direksi BPJS Kesehatan. Buruknya kinerja tersebut salah satunya tercermin dari piutang iuran besar yang ditanggung BPJS Kesehatan sampai saat ini.
Timboel mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya, per 31 Mei 2018 jumlah piutang iuran dari 16 juta peserta non aktif mencapai Rp3,4 triliun.
“Jadi defisit itu muaranya di mereka, pemerintah sudah mau bantu atasi defisit, itu sudah baik, cuma masalahnya mismanajemen yang dilakukan direksi itu yang perlu disorot,” katanya, Selasa (7/8) lalu.
Kondisi keuangan BPJS Kesehatan dalam melaksanakan program JKN kembali berdarah. Mereka terancam mengalami defisit keuangan kembali.
Timboel memperkirakan per bulan defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapai Rp1 triliun. Sementara itu, Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan bahwa masih perlu audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melihat besaran defisit yang dialami lembaganya.
Sementara itu, walau masih belum jelas, pemerintah sudah berencana menyuntikkan dana APBN untuk membantu BPJS Kesehatan.
Minggu ini, besaran suntikan dana tersebut akan dibahas di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).(Cen).
