Home News Ketergantungan pada Luhut, Demokrat: Kabinet Jokowi Bermasalah

Ketergantungan pada Luhut, Demokrat: Kabinet Jokowi Bermasalah

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Partai Demokrat mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengurus masalah minyak goreng.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menganggap keputusan Jokowi itu membuat kabinet menjadi tidak seimbang karena ada menteri yang mendapat banyak tugas dibanding yang lain.

“Ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet, saat ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan dan ada yang seakan-akan dipinggirkan,” kata Herzaky lewat siaran pers, Rabu (25/5).

Akan tetapi, Herzaky menilai ini sebagai masalah yang serius dalam manajerial. Menurutnya, ada ketergantungan yang tinggi Jokowi terhadap salah satu menteri, yakni Luhut Binsar Pandjaitan.

“Ada ketergantungan amat tinggi kabinet Jokowi dengan sosok ini. Ini menunjukkan ada permasalahan yang sangat serius di kabinet. Mismanajemen yang mendalam,” kata Herzaky.

Juru Bicara DPP Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap ada masalah serius di kabinet karena terlah bergantung kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

Meski begitu, Herzaky mengamini bahwa Jokowi selaku Presiden memiliki wewenang penuh. Jokowi punya hak prerogatif dalam membereskan masalah termasuk dengan menunjuk seseorang sebagai pelaksana.

Terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad tidak mempersoalkan sikap Jokowi yang kembali memberikan tugas kepada Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurusi minyak goreng.

Dia menekankan bahwa Presiden memiliki wewenang penuh untuk merespons dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

“Penanggung jawab ini kan presiden dapat menugaskan siapa saja sebenarnya, dan ini adalah kewenangan dari Presiden,” ungkap Dasco.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani minyak goreng. Luhut akan mengurus kelangkaan minyak goreng di Jawa dan Bali.

Sejumlah partai politik mengkritik sikap Jokowi. Mulai dari PDIP, PKS hingga Demokrat. Sejauh ini hanya Gerindra yang tidak mempersoalkan. (Ant).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here