Matanurani, Jakarta – Pembangunan infrastruktur yang digenjot Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dibarengi dengan pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga bisa berdampak langsung untuk kesejahteraan rakyat.
Prinsip dasar ekonomi kerakyatan sejatinya sederhana, yakni membuka lapangan kerja seluas-luasnya, terutama untuk kelompok rakyat bawah sehingga meningkatkan daya beli masyarakat.
Kemudian, menggalakkan penggunaan bahan baku dalam negeri guna mengurangi kebergantungan pada impor, sekaligus memacu pengembangan industri substitusi impor.
Anggota Pokjasus Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Gunawan, berpendapat membangun infrastruktur tanpa ekonomi kerakyatan seperti membangun hardware tanpa software, ibaratnya berjalan dengan satu kaki.
Infrastruktur mesti dibarengi membangun ekonomi kerakyatan yang mengutamakan penggunaan lokal konten sebesar-besarnya.
“Semestinya, kalau kurang pangan, ya tanam pangan. Kalau kurang bahan baku, ya cari bahan baku dalam negeri. Bahan dari Indonesia untuk konsumen Indonesia, mengutamakan substitusi impor,” paparnya, Senin (23/10).
Itu berarti, lanjut Gunawan, Indonesia harus hemat cadangan devisa, jangan dihamburkan untuk impor pangan atau membayar petani luar negeri. Sumber dana nasional semestinya untuk petani dan produsen Indonesia.
Dia pun mengaku heran jika Indonesia sampai kekurangan jagung sehingga harus mengimpor. “Betul impor dibatasi, tapi kalau dialihkan ke gandum ya sama juga. Kenapa kita tidak tingkatkan sapi nasional, tebu nasional, dan produk pangan lainnya.”
Padahal, menurut Gunawan, potensi sumber daya alam untuk mendukung kenaikan produktivitas pangan nasional sangat besar. Contohnya, data Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengungkapkan ada sekitar tujuh juta hektare (ha) lahan tidur.
Jika setiap dua ha lahan bisa membuka satu lapangan kerja, berarti ada 3,5 juta lapangan kerja baru hanya di pembangunan pertanian nasional.
“Bila rakyat mendapat penghasilan dari produksi nasional itu, kesejahteraan rakyat meningkat. Secara langsung, meningkatkan daya beli rakyat,” jelas dia.
Sebelumnya, ekonom Universitas Indonesia, Telisa A Valianty, mengatakan pembangunan infrastruktur seharusnya menjadi komplementer kegiatan ekonomi rakyat.
Sayangnya, sinergi pembangunan infrastruktur dengan ekonomi kerakyatan belum terasa. “Jadi kan ada software dan hardware. Yang dibangun sekarang ini hardware-nya. Jadi kegiatan infrastruktur itu sejauh mana melibatkan kegiatan ekonomi rakyat,” kata Telisa.
Gunawan menambahkan dengan infrastruktur yang dikebut Presiden Jokowi maka pembangunan ekonomi kerakyatan juga akan berdampingan bertumbuh memanfaatkan infrastruktur yang ada.
“Infrastruktur bukan hanya jalan tol dan jalan kereta api, tapi juga jalan desa, irigasi, pasar rakyat, pergudangan dan silo, serta transportasi umum yang menjangkau masyarakat desa. Itu infrastruktur strategis yang menopang ekonomi kerakyatan,” tukas dia.
Hemat Devisa
Managing Director pada International Resource Initiative (IRI), Wisnu Agung, juga mengemukakan ekonomi kerakyatan adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, memproduksi bahan baku nasional dengan komitmen dan dukungan negara, sehingga daya saing produksi nasional bisa ditingkatkan
“Bila dilakukan sekarang masih belum terlambat. Tahun depan, pemerintah akan merasakan kemajuan ekonomi rakyat dan daya beli masyarakat bakal meningkat,” ujar dia
Wisnu memaparkan sumber dana untuk pembangunan ekonomi kerakyatan itu bisa diperoleh dari penghematan devisa yang tidak diboroskan untuk belanja pangan petani asing dan produsen asing. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu menerbitkan obligasi global untuk memperkuat devisa.
Menurut Wisnu, ketika produksi pangan nasional meningkat maka otomatis harga pangan akan turun karena biaya produksi juga turun. Misalnya, apabila satu hektare sawah menghasilkan lima ton beras, kemudian bisa ditingkatkan menjadi tujuh ton maka biaya produksi petani akan turun 30 persen.(Koj).
