Home News BP2MI Ungkap Kejahatan Terhadap PMI : Penempatan Ilegal – Praktik Ijon Rente

BP2MI Ungkap Kejahatan Terhadap PMI : Penempatan Ilegal – Praktik Ijon Rente

0
SHARE
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Benny Ramdhani

Matanurani, Jakarta – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar diskusi internal penguatan tata kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Satuan Tugas (Satgas) Sikat Sindikat. Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengimbau para pegawainya melakukan inovasi dan terobosan untuk perlindungan PMI.

Hal itu disampaikan Benny dalam diskusi internal penguatan Satgas Sikat Sindikat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2023). Acara itu mengangkat tema ‘Penguatan Komitmen dan Soliditas Satgas dalam Pemberantasan Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia’.

“Amanah jabatan yang kita emban bukan sekadar untuk gagah-gagahan semata. Kita hendaknya berpikir kontemplatif, bahwa kita harus melakukan kerja-kerja yang mengandung terobosan dan inovasi. Kita harusnya menciptakan perubahan dan meninggalkan legasi yang tercatat dalam sejarah,” kata Benny Rhamdani.

Benny mengatakan ada tiga jenis kejahatan terhadap pekerja migran Indonesia. Salah satunya menganggap rendah PMI.

“Terdapat tiga kejahatan yang terjadi kepada para pekerja migran Indonesia. Pertama, mindset publik hingga pejabat yang menganggap rendah pekerja migran Indonesia. Kedua praktik ijon rente yang mengandung relasi kuasa untuk menindas para pekerja migran Indonesia dan ketiga kejahatan penempatan illegal yang dilindungi oknum beratribusi kekuasaan,” tuturnya.

Dia mengatakan anggaran yang diberikan negara untuk penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI tak besar. Dia berharap adanya Satgas Sikat Sindikat PMI akan mengakselerasi perbaikan tata kelola tersebut di tengah keterbatasan anggaran.

“Ada tantangan serius yang tengah kita hadapi. Di satu sisi kita sedang mendorong semaksimal mungkin penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Namun, di sisi lain daya dukung anggaran yang diberikan negara sangat minim untuk menjangkau capaian optimal yang kita inginkan. Saya harap di tengah keterbatasan kita, kehadiran Satgas ini akan mengakselerasi perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan tantangan terhadap perlindungan dan pencegahan PMI dari penempatan ilegal merupakan hal serius yang dihadapi. Dia mengatakan BP2MI akan menguatkan kolaborasi dengan gugus tugas TPPO dan Kawan PMI di seluruh Indonesia.

“Kolaborasi akan terus dilakukan dengan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Serta diperkuat juga dengan kehadiran Kawan PMI di daerah yang saat ini berjumlah 920 orang pada 9 provinsi,” ucapnya.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang juga Ketua Dewan Pakar Satgas Sikat Sindikat, Hasto Atmojo Suroyo, mengatakan ada sejumlah hal yang dapat dilakukan dalam perbaikan tata kelola perlindungan PMI.

“Untuk mendorong perbaikan tata kelola Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, kita harus mengubah cara pandang kita. Pertama, perspektif kita menempatkan Pekerja Migran Indonesia sebagai subjek bukan objek, yang kedua membuka wawasan tidak hanya berpikir pada aspek legal saja. Seringkali kita kita harus masuk ke dimensi extralegal, artinya ada hal-hal yang tidak diatur hukum tetapi tidak melanggar hukum. Harus dilakukan kerja-kerja yang out of the box, tidak hanya mengacu pada hukum saja,” kata Hasto.

Hasto berharap kehadiran Satgas Sikat Sindikat dapat mengurangi permasalahan terkait PMI. Dia mengatakan pemetaan daerah terkait modus dan permasalahan PMI yang ditemukan satgas dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat strategi upaya perlindungan PMI.

“Satgas ini perlu memberikan masukan tentang peta daerah, yakni corak, modus serta permasalahan sindikasi tiap daerah yang berbeda-beda, dan tentu saja memerlukan strategi serta treatment berbeda-beda. Selanjutnya, pemetaan Kementerian/Lembaga serta instrumen kewenangannya yang berkaitan dengan tugas Satgas ini. Tentu dilakukan untuk menghindari tidak tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral antar lembaga. Satu hal lagi, pengembangan jejaring yang ternyata sudah dilakukan secara berkelanjutan oleh BP2MI,” ujarnya.

Kemudian, Wakil Ketua III Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat, Romo Beni Soesetyo mengatakan keberadaan satgas hanya akan efektif dengan penguatan kewenangan. Dia menyebut penguatan kewenangan itu sebagai bukti jika negara serius menangani permasalahan penempatan PMI ilegal.

“Kita berhadapan dengan sindikat terstruktur, yang moral kemanusiaan bukanlah menjadi habituasi mereka. Cara pandang mereka adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya meskipun harus mengorbankan orang lain. Upaya kita hanya akan berhasil jika ada political Will dari negara, melalui aksi dan tindakan,” kata Romo Benny.

“Jika tidak ada tindakan, maka hanya berakhir sebagai slogan, dan keberadaan satgas ini hanya sebatas aksesori. Kewenangan tersebut harus kita tagih kepada negara, karena negara sudah berutang banyak kepada para Pekerja Migran Indonesia,” tambahnya.(Smm).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here