Matanurani, Jakarta – Sebagai pusat penyebaran wabah corona di dunia, China terbukti mampu mengontrol virus tersebut.
Hal itu dapat dilihat dari semakin menurunnya jumlah kasus baru yang muncul di China, bahkan untuk di luar Provinsi Hubei, beberapa kali China menyatakan nol kasus baru.
Pada Selasa (10/3) saja, China hanya melaporkan 19 infeksi baru. Alhasil, beberapa rumah sakit darurat sudah mulai berhenti beroperasi di sana.
Keberhasilan China dalam menangani wabah juga tidak terlepas dari peran pemerintah yang telah menggelontorkan dana hingga 110,48 miliar yuan atau setara dengan Rp 227 triliun (Rp 4.933/yuan).
Dana tersebut dilaporkan SCMP digunakan untuk perawatan hingga subsidi staf medis.
Di China, seluruh tes hingga perawatan pasien corona memang gratis. Padahal, biaya untuk sekali tes corona di China bisa mencapai 370 yuan atau Rp 760 ribu.
Sementara untuk perawatan berkisar 5.600 yuan (Rp 11,5 juta) untuk anak di bawah umur dan 23.000 yuan (Rp 47 juta) untuk lansia.
Perawatan itu belum termasuk metode pengobatan seperi oksigenasi membran ekstrakorporeal yang tentu tidak murah. Kendati begitu, semuanya ditanggung oleh pemerintah.
Berbeda dengan China, di Amerika Serikat yang sudah memiliki 984 kasus dengan 28 orang meninggal dunia, hanya biaya untuk tes yang dinyatakan gratis. Sementara untuk perawatan, satu kasus bisa menelan biaya hingga 3.200 dolar AS atau Rp 45,8 juta (Rp 14.328/dolar AS). Beberapa kasus bahkan lebih dari angka tersebut.
Alhasil, dengan biaya yang perlu dihabiskan tersebut, beberapa pasien corona mungkin tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya. Atau bahkan, beberapa orang dengan gejala justru enggan melakukan tes karena khawatir.
Hal ini pun seakan dibenarkan oleh penelitian dari Cedars-Sinai yang memperkirakan bahwa antara 1.043 hingga 9.484 orang di AS kemungkinan telah terinfeksi corona pada 1 Maret.
Sama seperti AS, tes corona di Korea Selatan tetap gratis. Namun untuk biaya perawatan ditanggung oleh pemerintah dan perusahaan asuransi.
Sejak menetapkan corona sebagai penyakit menular pada Februari, Jepang sudah mengalihkan biaya perawatan pasien terinfeksi sebagai tanggung jawab pemerintah.
Dikatakan oleh Ketua Profesor One Health di Universitas Jockey Club, Profesor Dirk Pfeiffer, keterjangkauan biaya akan berpengaruh terhadap upaya pengendalian epidemi.
“Jelas, di mana pun Anda harus membayar untuk perawatan kesehatan, individu dengan gejala ringan pada kelompok berpenghasilan rendah akan ragu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan, dan itu mungkin juga terjadi pada beberapa individu dengan penyakit parah. Perilaku ini akan memperpanjang epidemi,” kata Pfeiffer. (Rmo).
