Matanurani, Jakarta – Kepala Hubungan Masyarakat Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Jeiiry Sumampouw menyayangkan kondisi sosial-politik Ibu Kota masih memanas meskipun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta berakhir.
Menurut Jeirry penyebaran isu berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang diduga diboncengi kepentingan kelompok radikal dan intoleran terasa makin kuat dan masif.
Fenomena ini menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya dikalangan masyarakat ‘minoritas’, sehingga muncul banyak suara keprihatinan yang disampaikan secara terbuka oleh berbagai kelompok masyarakat,” ujar Jeirry dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/5).
Surat tertulis kepada Presiden Joko Widodo, dengan No: 258/PGl-XVl/2017 tertanggal 2 Mei 20L7 itu ditandatangani oleh petinggi PGI.
Poin pertama, PGI melihat ada kecenderungan sekelompok masyarakat yang justru berniat meminggirkan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dan menggesernya dengan dasar agama. Pemahaman tersebut dinilai akan membawa persoalan baru yang menuju kepada perpecahan.
“Tentu saja nilai-nilai agama tersebut haruslah telah melalui proses objektifikasi, sehingga dapat diterima semua kalangan dan tidak mendiskriminasikan orang dari latar belakang keyakinan dan kelompok mana pun,” ujar Jeirry.
PGI juga prihatin dengan makin maraknya aksi intoleran, kekerasan, dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat. Yang lebih menyedihkan, beberapa kasus jusru terkesan dibiarkan oleh aparat negara.
Perkembangan sikap intoleransi bahkan juga diduga tumbuh subur di dalam dunia pendidikan.
Keprihatinan lainnya, PGI menyayangkan maraknya aksi atau deklarasi sektarian yang berkomitmen menerapkan ideologi di luar Pancasila.
“Provokasi semacam ini akan semakin melemahkan sendi-sendi kehidupan kita bersama sebagai bangsa yang majemuk,” kata Jeirry. (Tem)
