Matanurani, Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran Rp1,2 triliun untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) kepada masyarakat terdampak bencana alam sepanjang 2026.
Anggaran tersebut disiapkan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi darurat. Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan dari CPP ke wilayah terdampak bencana.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, pemerintah telah menyiapkan bantuan beras untuk masyarakat terdampak gempa bumi di lima kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Total bantuan untuk wilayah tersebut mencapai 6.800 ton dengan nilai sekitar Rp95,2 miliar.
“Jadi sudah ada anggarannya di 2026. Khusus untuk bantuan bencana alam NTT itu yang terdampak lima kabupaten. Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Sika, dan Nagekeo. Kemudian jumlah semuanya itu ada 6.800 ton. Kalau dikalikan Rp14.000 per kilogram, ketemu sekitar Rp95,2 miliar,” ujar Sarwo Edhy dalam keterangan resmi, dikutip Senin (24/8).
Berdasarkan penetapan Bapanas per 19 Agustus 2026, alokasi 6.800 ton tersebut terdiri atas 990,3 ton bantuan bencana dan 5.810 ton bantuan pangan beras reguler.
Kabupaten Manggarai memperoleh 81,63 ton bantuan bencana dan 1.790 ton bantuan pangan reguler. Selanjutnya, Kabupaten Manggarai Timur mendapat 153,78 ton bantuan bencana dan 1.660 ton bantuan reguler.
Kabupaten Ngada memperoleh 86,88 ton bantuan bencana dan 444,21 ton bantuan pangan reguler. Sementara itu, Kabupaten Sikka mendapat 6,88 ton bantuan bencana dan 1.280 ton bantuan pangan reguler.
Adapun, Kabupaten Nagekeo memperoleh alokasi bantuan bencana terbesar, yakni 661,18 ton, ditambah 625,14 ton bantuan pangan reguler.
Selain anggaran khusus bencana, pemerintah juga menjalankan bantuan pangan beras reguler. Untuk tahap kedua periode Juli-September 2026, anggaran yang disiapkan mencapai Rp17,5 triliun.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah menerapkan mekanisme percepatan untuk memastikan bantuan beras dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana.
“Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus bergerak cepat. BNPB bisa ambil duluan, proses izinnya persetujuannya belakangan. Karena yang setujui, saya sebagai Kepala Bapanas, saya menyetujui pengeluaran beras untuk bencana seluruh Indonesia,” kata Amran.
Menurutnya, pemerintah memastikan ketersediaan beras untuk kebutuhan masyarakat terdampak bencana tetap aman. Stok yang tersedia diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan apabila diperlukan.
“Karena masalah beras yang paling penting. Perintah Bapak Presiden agar bergerak cepat, menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, kami sudah cek langsung. Kami sudah hitung kekuatan kita di sini sampai 1 tahun aman bahkan lebih. Jadi insyaallah aman,” ujarnya.
Kesiapan tersebut ditopang oleh stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026.
Sepanjang Januari hingga 21 Agustus 2026, pemerintah telah menggelontorkan CBP sebanyak 1,65 juta ton. Penyaluran tersebut mencakup program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan tahap pertama dan kedua, serta bantuan untuk bencana dan keadaan darurat.
Khusus bantuan bencana dan keadaan darurat, realisasinya telah mencapai 11,39 ribu ton.
Di sisi lain, pemerintah masih merencanakan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua sebanyak 997.200 ton kepada 33,24 juta keluarga. Masing-masing keluarga akan memperoleh 10 kilogram beras per bulan selama 3 bulan.
Dengan tambahan penyaluran tersebut, pemerintah bersama Perum Bulog berpotensi menggelontorkan lebih dari 2 juta ton CBP dari total stok yang masih berada di atas 5 juta ton. (Bis).
