Oleh : S Benny Pasaribu, Ph. D.
Pengamat ekonomi Politik dan Dosen Universitas Trilogi Jakarta
BUNG Karno juga menyebutnya internasionalisme. Itu sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah dasar politik luar negeri, politik bebas aktif, tidak berpihak atau non block. Politik luar negeri Indonesia berbasis kemanusiaan dan perdamaian. Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun1995 dia Bandung menjadi bukti sejarah dimana bung Karno mengajak semua negara untuk mendorong perdamaian, kerjasama dan menghapus penjajahan.
Pertanyaannya adalah bagaimana memerankan posisi bebas aktif jika posisi tawar masih lemah?. Bagaimana membangun posisi tawar?. Berapa banyak ahli negosiasi Indonesia?. Tulisan ini mencoba memberikan masukan untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Posisi Tawar Masih Lemah
Di tengah persaingan global, selalu ada kerjasama ekonomi baik multilateral maupun regional, bahkan antara 2 negara. Tetapi ketika terjadi perang antar negara maka tarik menarik dukungan terasa makin keras, mengarah pada zero sum game. Sikap politik dapat mempengaruhi perjanjian kerjasama tarif antara Indonesia dan AS. Patut diduga, tarif AS yang dikenakan terhadap ekspor Indonesia dapat diturunkan menjadi 19% dari semula 39℅ karena Presiden Prabowo bersedia mendukung dan masuk ke dalam BOP (Board of Peace). Persoalan muncul kerika terjadi perang Iran yang diinisiasi oleh Presiden AS dan Israel. Apakah Indonesia mendukung AS-Israel atau tetap netral, non block.
Posisi Indonesia seringkali berada dalam situasi sulit terutama ketika ada perang. Negara yang berperang biasanya diantara negara kuat. Seringkali Indonesia tidak mampu memerankan politik bebas aktif karena belum memiliki posisi tawar yang kuat.
Apa posisi tawar Indonesia?. Jumlah penduduk kita memang sangat besar, nomor 4 terbesar di dunia. Sumberdaya alam. Kita melimpah. Tetapi semua itu tidak otomatis membuat posisi tawar menjadi kuat. Mengapa? Tantangan besar masih terletak pada pengelolaan ekonomi untuk mengatasi bonus demografi, pengangguran, ketidakadilan, dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi sekitar 5℅ tidak cukup untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Persoalan deindustrialisasi terus terjadi sejak reformasi. Kekayaan alam masih dikuasai asing dan sekelompok kecil konglomerat pemegang konsesi. Ekspor masih tergantung komoditas dan bahan mentah/ baku, seperti bahan emas, nikel, batubara, timah, bauksit, CPO, dsb. Kekayaan alam melimpah tapi kita masih tergantung pada impor bahan baku industri, produk pangan dan energi.
Kondisi makro ekonomi kita masih penuh ketidakpastian, cenderung tidak stabil/ melemah akibat angka defisit fiskal dan utang yang terus meroket. Regulasi kurang transparan dan sulit ditembus bagi investasi. Korupsi masih belum terselesaikan. Penegakan hukum juga penuh ketidak pastian.
Posisi tawar harus dibangun diatas fondasi ekonomi yang kokoh dan semangat gotong royong yang tinggi. China, Jepang, Korea Selatan, Singapore, Brazil dan banyak negara lain telah berhasil membangun posisi tawar sehingga mereka penuh percaya diri dan mampu bernegosiasi dengan negara lain sesuai kebutuhan negaranya.
Keluar dari BOP?
Sejak April 2025, Indonesia menghadapi ancaman kenaikan tarif atas produk Indonesia yang masuk ke pasar AS. Ketika sedang bernegosiasi untuk meminta penurunan tarif, Presiden justru mengajak Indonesia masuk ke dalam Board of Peace (BOP). Presiden Prabowo memutuskan untuk masuk BOP dengan harapan kerjasama dagang dengan tarif lebih rendah dapat disetujui AS. Memang akhirnya tarif diturunkan dari 32% menjadi 19%. Persoalannya banyak tokoh berpandangan bahwa jika ikut BOP dianggap tidak lagi konsisten dengan prinsip politik bebas aktif.
Sejak awal (April 2025) saya menulis artikel dan berpendapat bahwa akan lebih baik untuk tidak melakukan negosiasi tarif dengan AS. Kenapa? Tarif yang tinggi terhadap banyak negara akan merugikan warga masyarakat AS sendiri. Para pakar ekonomi dan pelaku pasar AS pasti melakukan banyak cara untuk membatalkan tarif yang diputuskan sepihak oleh Presiden Trump. Dan ternyata benar, MA AS akhirnya membatalkan tarif tersebut. Dan akhirnya Presiden Trump menurunkan tarif reciprocal menjadi 10-15 persen. Sekarang, apakah Indonesia akan memilih ikut tarif sesuai kesepakatan dengan Trump atau ikut tarif baru?
Apakah Indonesia akan tetap di BOP? Sampai kapan? Apakah Indonesia akan memilih tarif 10 – 15 persen atau 19% sesuai perjanjian? Dengan analisis menggunakan teori permainan (game theory), saya berpendapat bahwa dari berbagai pilihan sikap politik Indonesia yang tersedia dan potensi pay off (kerugian/ keuntungan) yang ada, maka Presiden Prabowo akan keluar dari BOP dan mengikuti tarif 10-15%. Saya yakin, Prabowo sedang mencari waktu yang tepat.
Membangun Posisi Tawar Dengan Hilirisasi
Kekuatan posisi tawar akan tergantung pada keberhasilan kita melakukan konsolidasi dan transformasi ekonomi. Presiden Prabowo dengan Astacitanya memang perlu diacungi jempol. Prabowo paham apa yang dibutuhkan bangsa, terutama kedaulatan pangan dan energi, serta hilirisasi. Saya yakin Indonesia mampu tidak hanya memproduksi untuk berswasembada tetapi bahkan menjadi negara pengekspor dalam jumlah signifikan untuk produk pangan dan energi yang siap dikonsumsi. Namun produk yang diekspor tidak boleh dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku, harus mampu memproduksi hingga finished goods. Itulah Industrialisasi berbasis hilirisasi. Hilirisasi artinya memproduksi hingga barang konsumsi dengan menggunakan bahan baku dari dalam negeri. Terkesan utopis tapi layak untuk dijadikan mimpi kita bersama. Sebuah mimpi untuk Indonesia Emas.
Industrialisasi berbeda dengan hilirisasi dalam arti bahwa industrialisasi dapat berlangsung dengan menggunakan bahan baku dan faktor input lainnya dari impor. Lebih dari 70% industri yang berdiri saat ini menggunakan hampir 100% bahan baku impor, seperti industri tekstil, sepatu dan alas kaki, kosmetik, otomotif, makanan dan minuman, dsb. Hilirisasi adalah industrialisasi yang menggunakan sebagian terbesar bahan baku dari dalam negeri sesuai produk unggulan daerah. Masing masing daerah memiliki produk unggulan. Di sepanjang pantai Indonesia ada terumbu karang, garam dan ikan, khusus di Papua ada Sagu, di Maluku ada pala dan kelapa, di Sulawesi ada cengkeh, kelapa, cacao, di Jawa ada padi dan tebu, di Kalimantan ada sawit dan kayu, di Sumatera ada singkong, karet, sawit, sebagainya. Di setiap daerah ada juga potensi besar pariwisata dan usaha usaha ekonomi kreatif. Hilirisasi harus dimulai dari pengolahan bahan mentah menjadi bahan baku, dan dari bahan baku menjadi barang setengah jadi hingga menjadi barang jadi (finished product).
Tetapi hilirisasi di 4 sektor tadi (Agro, maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif) sangat membutuhkan selain regulasi yang simpel juga membutuhkan bantuan perkuatan dari negara, seperti keringanan pajak, kemudahan impor mesin dan alat produksi, akses terhadap teknologi dan digitalisasi, infrastruktur jalan, air bersih, telekomunikasi dan internet, ketersediaan energi, kemudahan ekspor hasil hilirisasi, dsb.
Bagaimana dengan hilirisasi di sektor pertambangan? Tentu jawabnya wajib hilirisasi. Seperti nikel, hilirisasi tidak hanya sampai pada komponen batere tapi sampai memproduksi batere itu sendiri di dalam negeri. Bahkan Prabowo mengatakan sampai pada produksi mobil dan motor listrik dilakukan di dalam negeri. Pasar domestik cukup besar. Saya juga yakin kita bisa jadi pengekspor mobil dan motor dengan pangsa pasar yang signifikan. Investor pertambangan hanya butuh regulasi yang simpel, kepastian hukum, dan stabilitas nasional. Yang utama adalah perijinan dipermudah dan kebijakan tidak berubah-ubah. Mereka tidak terlalu butuh bantuan fiskal dan moneter, kecuali stabilitas nilai kurs.
Jika seluruh potensi ekonomi ini dikembangkan melalui hilirisasi maka sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Lapangan kerja formal yang berkualitas akan tumbuh secara signifikan di daerah. Saya yakin inilah yang dimaksud oleh Presiden Prabowo sebagai sumber pertumbuhan ekonomi berkualitas hingga minimal 8% per tahun dan Indonesia lambat laun akan memiliki posisi tawar di mata dunia. Prabowo sedang membangun fondasi bangsa sebagai posisi tawar yang jauh lebih kuat dengan membangun kemandirian ekonomi yang berkeadilan, kedaulatan pangan dan energi, dengan pemerintahan yang bersih dan semangat nasionalisme yang tinggi.
Kita semua sama-sama mencintai Indonesia. Mari kita petik pelajaran berharga dari sikap kita menghadapi kenaikan Tarif, BOP, dan perang Iran yang semuanya atas inisiatif Presiden Trump. Pastinya, tidak ada tawar menawar atas prinsip kebangsaan kita, politik bebas aktif berarti non- blok, selalu ditengah membela kemanusiaan, perdamaian, kerjasama, dan saling menghormati. Mari kita sambut Indonesia Emas tahun 2045.
Penulis juga mantan Ketua KPPU RI, mantan Ketua Komisi Keuangan dan Ketua Panitia Anggaran DPR RI.
