Matanurani, Jakarta – Kebijakan dan upaya-upaya pemerintahan Jokowi -JK dalam memberdayakan ekonomi rakyat serta menurunkan angka kemiskinan dinilai sudah sangat tepat, baik arah maupun kebijakannnya.
Hal itu terbukti bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata sudah diatas 5 persen selama 3 tahun terakhir serta angka kemiskinan yang dilansir BPS terus menurun hingga satu digit, menjadi 9,82 persen, terendah sejak tahun 1999.
“Upaya- upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi- JK menurunkan angka kemiskinan sudah tepat, baik arah maupun kebijakannya,” ungkap Ketua Pokja Pangan dan Agroindustri Komite Ekonomi dan Industri (KEIN) Benny Pasaribu dalam diskusi bersama Dewan Pimpinan dan tokoh-tokoh GMB (Gerakan Membangun Bangsa), LPER (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat), dan HKTI di Kantor KEIN Jakarta, Rabu (15/8).
Selain itu menurut jurubicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf ini pembangunan infrastruktur serta akses pembiayaan seperti KUR dan dana desa semakin dirasakan manfaatnya untuk mengembangkan perekonomian di pedesaan dan pengurangan kemiskinan.
“Semuanya serius dan fokus dilakukan melalui kerja keras lintas kementerian dan pemda terkait,” ungkap Benny.
Sementara dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, Ketua Umum GMB Bonita Harsadi memaparkan sekaligus mensosialisasikan visi misi tujuan lembaganya serta pelaksanaan program kerjanya mulai dari bidang perbaikan gizi masyarakat, hingga upaya pencegahan stunting agar tak terjadi hambatan pembangunan bangsa baik dimasa kini dan yang akan datang.
“Dalam waktu dekat rencana program yang akan segera kami laksanakan adalah bantuan gizi bagi masyarakat Lebak di Propinsi Banten serta Seminar pencegahan Stunting bersama Kominfo,” ungkap Bonita.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekjen LPER Francisca Sestri. Ia memaparkan sejumlah kontribusi lembaganya dalam rangka pemberdayaan ekonomi nasional diantaranya LPER Banyumas yang sudah memproduksi dan memasarkan pangan dari singkong dan LPER Klaten yang sudah ekspor kerajinan dari Bambu, serta LPER cabang Agam Bukittinggi dalam pengembangan tanaman kopi.
Sementara ahli pangan Kaman Nainggolan mengungkapkan pemberdayaan ekonomi harus dimulai dari desa yang memiliki penduduk miskin.
“Pembangunan ekonomi berkesinambungan dimulai dari pembangunan gizi untuk kualitas SDM kedepan dan pemberdayaan ekonomi dimulai dari desa yang memiliki penduduk miskin,” kata Kaman.
Sementara Ketua Umum LPER Haryo Tienmar selain memaparkan data UMKM di Indonesia juga menyarankan pemerintahan Jokowi perlu memberikan pendampingan, dan penyaluran bantuan bagi para pelaku UMKM untuk membuka lapangan kerja baru dan mengentaskan kemiskinan.
“Pemerintahan Jokowi perlu memberikan pendampingan, dan penyaluran bantuan kepada para pelaku UMKM seperti pedagang keliling, UKM seperti toko ritel, dan perusahaan besar sehingga roda perekonomian akan terasa hingga ke desa- desa,” kata Haryo.(Smn).
