Matanurani, Jakarta – Program pengentasan kemiskinan mesti dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberdayaan warga miskin, bukan dijalankan secara sporadis dengan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) besar-besaran menjelang tahun politik di 2018.
Selain itu, upaya menekan kemiskinan dan ketimpangan juga butuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas sehingga bisa menyediakan lebih banyak lapangan kerja untuk mengimbangi laju kenaikan angkatan kerja.
Ekonom Indef, Eko Listiyanto, mengatakan program penanganan kemiskinan seharusnya lebih berupa pemberdayaan masyarakat miskin yang bertujuan mengembangkan skill dan akses permodalan.
“Itu yang membuat pengentasan kemiskinan bisa sustainable.
Tidak sekadar dikasih bantuan karena menjelang tahun politik, tapi nanti setelah tahun politik bantuan sosial dicabut, kemiskinan naik lagi. Kalau ini terjadi, ya sama saja mengulang periode pemerintahan sebelumnya. Saat Pemilu 2009 dan 2014 bansosnya ikut naik,” ungkap dia, di Jakarta, Kamis (4/1).
Eko menambahkan, dengan banyaknya program pengentasan kemiskinan memang dapat menurunkan kemiskinan secara kuantitatif, namun kualitasnya perlu dipertanyakan. Artinya, perbaikan indeks kedalaman maupun keparahan tingkat kemiskinan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.
“Karena itu menggambarkan kemiskinan kita sesungguhnya. Dikasih pemberdayaan sedikit, dia bisa keluar dari jerat kemiskinan. Di situlah tantangannya,” tukas dia.
Oleh karena itu, menurut Eko, pengentasan kemiskinan seharusnya juga memperbaiki indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan.
Dia menilai indeks kedalaman kemiskinan pada September 2017 yang mengacu pada garis kemiskinan 387.160 rupiah per kapita per bulan, sebenarnya sudah tidak ideal lagi. Bahkan, angka itu sangat tidak layak untuk Provinsi DKI Jakarta.
“Nilai 387 ribu rupiah itu bisa dapat apa di Jakarta. Kalau mau ideal, pakai standar Bank Dunia, yakni dua dollar AS atau 27.000 rupiah per hari. Dikalikan 30 hari, sudah lebih dari 600 ribu rupiah. Itu kalau mau ngomong idealnya. Jadi sebenarnya kita tidak ideal, dan belum mengacu pada standar internasional,” tutur Eko. (Smn).
