Matanurani, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia harus mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 6,7% untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan menjadi negara maju pada 2045.
Airlangga menyatakan target tersebut melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam satu dekade terakhir berada di kisaran 5%.
“Saya kira, dengan aspirasi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, Indonesia perlu tumbuh melampaui 5 persen. Artinya, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan setidaknya 6,7 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/4).
Airlangga menambahkan, dorongan tersebut datang langsung dari Presiden di tengah ketidakpastian global yang masih membayangi berbagai sektor strategis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat di kisaran 5,0–5,2% (year-on-year), dengan konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Airlangga menekankan, konsumsi domestik menyumbang sekitar 54% dari total permintaan ekonomi nasional.
“Kita perlu menjaga kepercayaan konsumen karena konsumsi domestik menjadi penopang utama perekonomian,” katanya.
Konsep middle-income trap merujuk pada kondisi ketika suatu negara gagal naik dari status berpendapatan menengah ke tinggi akibat stagnasi produktivitas dan daya saing. Bank Dunia mencatat Indonesia telah berada di kelompok negara berpendapatan menengah atas sejak 2023, dengan Gross National Income (GNI) per kapita di atas USD4.466.
Namun, sejumlah negara seperti Brasil dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa tanpa reformasi struktural, negara dapat terjebak dalam fase ini selama puluhan tahun.
Dalam konteks historis, Indonesia menargetkan “Indonesia Emas 2045” sebagai momentum 100 tahun kemerdekaan, dengan visi menjadi negara maju berdaya saing global.
Target pertumbuhan 6,7% berarti pemerintah harus mendorong ekspansi ekonomi yang lebih agresif, termasuk melalui peningkatan investasi, industrialisasi, dan penguatan daya beli masyarakat.
Di sektor energi, pemerintah mempercepat program diversifikasi, termasuk kebijakan pencampuran biodiesel hingga B50 untuk menekan impor energi. Langkah ini dinilai dapat memperbaiki neraca perdagangan sekaligus menjaga stabilitas harga energi domestik.
“Pemerintah terus mendorong peningkatan pencampuran biodiesel hingga B50 untuk mengurangi ketergantungan impor energi,” ujar Airlangga.
Sementara di sektor pangan, pemerintah menjaga stabilitas melalui pengendalian biaya produksi. Indonesia saat ini tercatat memiliki surplus pupuk urea dan mengekspor sekitar 1,5 juta ton per tahun.
“Untuk pupuk urea, kita memiliki kelebihan dan bahkan mengekspor sekitar 1,5 juta ton setiap tahun,” ungkapnya.
Permintaan dari negara seperti India, Australia, dan Filipina menunjukkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global semakin strategis, terutama di tengah tekanan geopolitik dan gangguan distribusi pangan dunia.
Airlangga menegaskan pemerintah akan mengandalkan kebijakan yang fleksibel dan responsif untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika global.
Dengan kombinasi konsumsi domestik yang kuat, diversifikasi energi, dan ketahanan pangan, pemerintah menilai target pertumbuhan 6,7% tetap realistis, meski membutuhkan akselerasi reformasi struktural dan konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. (Aku).
