Matanurani, Jakarta – Pengamat Kebijakan Publik Mickael B. Hoelman, menanggapi positif capaian penurunan kemiskinan yang dicapai Pemerintah Jokowi. Menurutnya, keberhasilan penurunan kemiskinan kali ini dianggap istimewa karena di saat yang sama upaya pengurangan ketimpangan turut menunjukkan capaian positif.
“Di mana angka gini ratio juga mengalami penurunan sebesar 0,002 poin pada Maret, 2018 poin menjadi 0,389 jika dibanding dengan gini ratio pada September 2017 yang sebesar 0,391,” ungkapnya dalam diskusi, di Tjikini Lima Cafe, Jakarta, Rabu (8/8).
Hasil ini menunjukkan bahwa reorientasi kebijakan dan anggaran yang berkomitmen untuk berbagai belanja sosial, seperti layanan Kartu Indonesia Sehat, subsidi pangan dan beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar yang dicanangkan Presiden Joko Widodo terbukti mulai menuai hasil.
“Jadi penurunan tingkat kemiskinan berbarengan dengan gini ratio membuktikan pendekatan pembangunan manusia layak menjadi landasan bagi terobosan bahkan target-target ambisius pemerintah selanjutnya,” imbuhnya.
Meskipun demikian, pemerintah diminta tetap harus terus berupaya keras untuk mengurangi kemiskinan, salah satunya dengan meningkatkan koordinasi antar kementerian. Selain itu, pemerintah juga perlu menata ulang intervensi kebijakan, terutama pembangunan pedesaan, dengan mempertimbangkan pembangunan manusia pedesaan.
“UndangUndang Desa hendaknya mampu mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan lapangan pekerjaan baru. Desa semestinya tidak disibukkan dengan urusan administratif atau sekadar memfasilitasi proyek-proyek vertikal dari berbagai kementerian, seperti proyek irigasi dan lainnya,” jelas dia.
Pemerintah pun diharapkan menggelontorkan lebih banyak prioritas program dan alokasi anggaran untuk belanja sosial terutama guna mempertahankan momentum penurunan kemiskinan dan angka gini ratio terhadap tantangan makro yaitu depresiasi Rupiah dan lonjakan suku bunga yang dapat segera mendera warga miskin dan rentan miskin. (Mer).
