Matanurani, Jakarta – Maraknya artis nyaleg dengan iming-iming uang miliaran rupiah, hanya akan menjadi boneka partai politik yang mengusungnya. Ini menjadi dilema tersendiri dalam demokrasi bangsa ini. Alih-alih para artis mengerti isu pembangunan bangsa dan negara, kualitas mereka ketika terpilih menjadi anggota DPR masih menjadi tanda tanya besar. Mereka dinilai hanya mencari pemasukan dari gaji tinggi menjadi DPR.
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif menilai, para artis ini masih menganggap menjadi wakil rakyat itu seperti halnya di panggung hiburan. Mereka menganggap, seolah- olah beban menjadi anggota DPR sangat ringan daripada profesi artisnya. Di lain sisi pemasukan menjadi legislator sangat menggiurkan.
“Saya berpandangan (para artis) sebetulnya tidak jauh berbeda dari panggung ke panggung. Tapi yang terjadi mereka tidak menguasai persoalan yang mendalam terkait isu demokrasi dan pembangunan yang tengah dihadapi,” kata Ali di Jakarta, Minggu (22/7).
Sementara itu, Ali melihat, parpol hanya menjadikan para artis sebagai pendongkrak kekuatan elektoralnya. Meskipun dia sendiri melihat hal semacam itu tidak menjadi patokan utama untuk menaikkan raihan suara parpol dalam pemilu.
“Praktik perolehan suara parpol sangat ditentukan oleh kemampuan partai menghadirkan platform yang jelas terkait demokrasi, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Lalu figur politik nasionalnya,” papar akademisi UIN Jakarta itu.
Ali menjelaskan, para artis dan parpol tidak menyadari bahwa salah satu cara memperbaiki kualitas demokrasi bukan hanya menaikkan kekuatan elektoralnya di parlemen. Melainkan menyadari orang yang dipilih masuk parlemen mempunyai visi tentang pembangunan bangsa.
“Nah ini kan yang belum disadari elit parpol. Mereka hanya berkepentingan menaikkan kekuatan elektoral di parlemen dengan harapan punya kartu yang kuat untuk menaikkan perolehan kursi, lalu dijadikan sebagai penentu arah koalisi,” jelasnya.
Ali khawatir, tanpa caleg terutama dari kalangan artis yang paham kondisi bangsa, kualitas demokrasi Indonesia akan mundur. Bahkan, ia menyebut, demokrasi kita bukan hanya terjebak dalam procedural. Tapi bangsa ini akan jadi bahan tertawaan di dunia.
“Tiba-tiba banyak orang yang kita anggap punya kemampuan politik tapi nyatanya tidak menguasai persoalan bangsa. Partai harus bertanggungjawab. Harus dihindari, agar demokrasi kita tidak jadi bahan tertawaan dunia,” urainya.
Sementara itu, Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby juga berkata tak jauh berbeda. Menurutnya, para artis tak sekedar menjadi boneka parpol, tapi hubungan mereka dengan parpol pengusung akan longgar.
Sebab, parpol hanya memanfaatkan para artis menjadi vote getter atau penarik suara massa guna mendongkrak raihan suara parpol. Sementara artis, hanya mengincar tawaran iming-iming uang dari parpol.
“Justru ini ada hubungan yang longgar. Artinya, ketika mereka terpilih, mereka mungkin nggak punya beban, nggak punya ikatan dengan parpol, karena ketika mereka masuk, dibutuhkan partai,” kata Adjie.
Ia menjelaskan, dengan mepetnya perekrutan caleg kalangan artis dan kebutuhan mendesak lolos aturan parlementary threshold sebesar 4 persen, parpol tidak melakukan kaderisasi, penanaman ideologi parpol serta platformnya.
Adjie berpendapat, perekrutan caleg dari artis ini adalah jalan pintas parpol yang sangat pragmatis untuk pemilu 2019. “Jadi artis, besok mungkin akan sulit untuk mengikuti parpol,” katanya.
Selain itu, menurut Adjie, berkaca pada track record artis yang telah menjadi anggota dewan, mereka tidak kelihatan menjalankan perannya sebagai penampung aspirasi masyarakat.
“Secara umum, kontribusi para artis menjadi DPR tidak menonjol, justru (mereka) sering kelihatan dalam dunia hiburan yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas parlemen,” pungkasnya.(Ind).
