Matanurani, Jakarta – Ancaman resesi karena krisis yang disebabkan virus corona sudah mengancam Indonesia. Mau tidak mau pemerintah harus waspada. Apalagi, negara-negara maju sudah jatuh ke jurang resesi.
Untuk itu, pemerintah Indonesia diminta siap siaga menghadapinya dengan tetap fokus mengatasi dampak virus corona dan memperhatikan sektor lainnya seperti UMKM.
“Pemerintah harus responsif untuk jaga daya beli, optimalkan penanganan COVID-19, dan dorong sektor UMKM,” kata Ekonom INDEF Bhima Yudhistira, Minggu (2/8).
Untuk menjaga daya beli, Bhima mengatakan bantuan sosial (Bansos) harus diperluas kepada kelas menengah rentan miskin. Menurutnya, sejauh ini Bansos yang disalurkan pemerintah belum bisa menahan pelambatan.
Selain itu, kata Bhima, pemerintah harus memperhatikan nasib pekerja di perusahaan yang juga terdampak virus corona dan terancam kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Banyak kelas menengah yang bisa jatuh di bawah garis kemiskinan, jadi butuh alokasi anggaran hingga 3 kali lipat dari Bansos saat ini. Kemudian masih dalam rangka menjaga daya beli, pekerja harus diberi subsidi gaji. Banyak perusahaan kan tidak sanggup membayar gaji, nah tugas negara untuk lakukan subsidi agar pekerja rentan tidak sampai di PHK,” ujar Bhima.
Kebijakan berikutnya yang harus menjadi perhatian adalah keseriusan penanganan COVID-19. Ia merasa stimulus yang disiapkan pemerintah untuk penanganannya belum juga maksimal.
“Realisasi stimulus kesehatan yang baru cair 7 persen harus di percepat. Konsumen akan berbelanja kalau yakin pandemi sudah melandai kurvanya. Ini kondisi kasus positif masih tinggi disuruh belanja ya susah,” ungkap Bhima.
Mengenai UMKM, Bhima mengungkapkan sektor tersebut selalu menjadi pahlawan saat krisis seperti tahun 1998 dan 2008. Sehingga dalam kondisi krisis karena virus corona saat ini harus mengutamakan penguatan UMKM.
Bhima menegaskan potensi UMKM di Indonesia cukup besar. Untuk itu, pemerintah harus memberikan strategi-strategi tambahan lainnya untuk meningkatkan UMKM.
“Maka di 2020 pemerintah harusnya langsung berikan hibah modal kerja, kemudian bantuan protokol kesehatan seperti APD, sampai ke subsidi internet gratis sehingga UMKM semangat masuk ke ekosistem digital,” terang Bhima.
“Konsepnya harus diubah. Tidak bisa hanya andalkan relaksasi kredit lewat perbankan. Ini krisis butuh penanganan extraordinary. Cobalah pemerintah punya konsep yang out of the box. Jadi konsepnya yang diubah,” tambahnya.(Kum).
