Matanurani, Jakarta, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan diperlukan aplikasi dashboard monitoring untuk memantau pergerakan akselerasi kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia.
Presiden Jokowi telah memerintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membuat dashboard monitoring dan evaluasi secara berkala.
“Buat dashboard monitoring dan lakukan evaluasi secara berkala sehingga kita bisa pastikan perbaikan di beberapa komponen yang masih bermasalah,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2).
Presiden Targetkan Kemudahan Berbisnis di RI Naik ke Peringkat 40
Ia mengatakan, permasalah utama yang harus dibenahi di negeri ini adalah menyederhanakan prosedur dan waktu untuk memudahkan investor mengurus perizinan.
“Prosedur yang ruwet dan waktu yang panjang sebagai contoh, terkait waktu memulai usaha di negara kita membutuhkan 11 prosedur dan waktunya 13 hari. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok prosedurnya hanya empat dan waktunya sembilan hari. Artinya kita harus lebih baik dari mereka,” katanya.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi secara khusus menekankan bahwa EODB tidak hanya ditujukan kepada pelaku usaha menengah dan besar, tetapi juga usaha mikro dan usaha kecil.
“Fasilitas berusaha ini diberikan kemudahan-kemudahan, baik dalam penyederhanaan maupun, mungkin, tidak usah izin, tetapi hanya registrasi biasa,” katanya.(Bes).
