Realita Dibalik Kehidupan Angkutan Kota Non Online

0
SHARE

Modernisasi lewat internet ahirnya melanda dunia transportasi juga. Dalam dunia bisnis berlaku adagium, “The winner take its all” tanpa menyisahkan sedikitpun kepada para “loser” Kualitas dan Efisiensi akan selalu menjadi pemenang untuk mengungguli para pecundang konvensional yang kaku, arogan, mahal dan tidak tepat waktu!

Mari kita telisik “peri kehidupan” angkutan Konvensional ini sehingga kita dapat menyikapi seluruh persoalan ini dengan bijaksana.

Kita semua sepakat bahwa saat ini, “lebih banyak jumlah Angkot daripada jumlah penumpang!” Fenomena ini sudah berlangsung lama, bahkan ketika pendiri Gojek masih “main kelereng dengan teman SD-nya.” Dua dekade lalu, era Motcin (Motor China) yang murah meriah melanda negeri ini. Akibatnya Motjep (Motor Jepang) membalas dengan memangkas harga dan memberi kemudahan kredit kepemilikan motor lewat leasing. Akhirnya untuk memiliki sebuah motor, cukup dengan membayar DP (Down Payment) Rp 500 ribu saja. Bahkan ada “sorum” (Showroom motor) yang membuat kebijakan penjualan tanpa DP.

Tahukah anda berapa penjualan motor setiap tahun? Sejak tahun 2010 angkanya berkisar 7 jutaan motor setiap tahun!! Dengan melihat motor “Astuti” (Astrea, C-70 tahun tujuh tiga) masih banyak “berkeliaran,” bisa dipastikan jumlah motor yang beredar di negeri ini tak kurang dari 75 juta motor! Sebagian dari motor itu lalu “bermutasi” menjadi OPang (Ojek Pangkalan) dan kemudian OOn (Ojek Online) pada masa sekarang ini. Artinya, itulah penyebab utama dari berkurangnya jumlah penumpang angkot yang populasinya juga selalu bertambah setiap tahun!

Seharusnya Pemerintah Kota/Walikota memberi apresiasi terhadap angkot ini, karena sudah membantu pemkot untuk melayani transportasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya! Angkot malah menjadi sapi perahan Walikota. Biaya Perizinan/trayek super mahal padahal izin jumlah angkot yang dikeluarkan melebihi kebutuhan ideal masyarakat. Mengapa bisa begitu?

Pemkot berdalih perizinan itu disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Sekilas “terkesan bijaksana, padahal tidak. Jawabnya hanya ada dua, “Licik atau tolol!” Tahun 1998 data penjualan motor nasional adalah 517.912 unit. 10 tahun kemudian, pada 2008 angka itu menjadi 6.280.801 dan terus bertumbuh pesat! Artinya, sekalipun jumlah angkot tetap, namun jumlah penumpang angkot sudah tergerus hebat akibat pertumbuhan pesat motor, yang bisa dipastikan adalah eks penumpang angkot, dan bukan eks penumpang Silverbird!!!

Jadi misalnya, kebutuhan ideal angkot adalah 10.000 unit, maka Pemkot “keukeuh” mengeluarkan izin 15.000 unit karena setiap izin itu “berbau harum…” Terkadang izin itu juga terkait “rayuan” produsen “Chasis” angkot. Perlu juga pembaca ketahui, sejak jaman dahulu pun, “peran” produsen sangat besar dalam menentukan jenis/ukuran angkot yang akan dipakai pada suatu kota tertentu!

Tapi jangan lupa. Pengusaha angkutan Indonesia adalah salah satu “spesies” pengusaha terbaik negeri ini yang mampu beradapatasi dalam kondisi terburuk sekalipun untuk tetap menghasilkan profit, setidaknya bagi dirinya sendiri!!! Walaupun hanya memiliki kuota 500 unit, tak jarang yang beroperasi mencapai 800 unit. Lho kok bisa? Yah namanya juga usaha..   Memangnya orang Dishub pernah menghitung jumlah angkot yang beredar? Sopir angkot di suatu perusahaan saja tidak tahu persis berapa jumlah unit dan izin. Hanya Tuhan dan sang Direksi perusahaan saja yang tahu jumlah sebenarnya…

Yang tetap susah itu adalah pemilik angkot dan sopir angkot. Merekalah korban pertama dalam “kekejaman” moda transportasi darat ini. kalau misalnya harga sebuah karoseri angkot dijual kepada umum Rp 125 juta, maka Dealer menjualnya kepada pemilik Rp 135 juta, karena titipan untuk Direksi/pengusaha angkot Rp 10 juta. Berikut izin-izin, harga itu menjadi Rp 150 juta. Lalu angkot tersebut dijual melalui leasing. Kalau bunga leasing berkisar 6% untuk umum, maka untuk angkot angka itu mencapai 14% karena faktor resiko dan juga titipan Direksi/pengusaha. Jadi harga angkot itu jelas-jelas “Overprice” dengan investasi tidak layak!

Kalau begitu kondisinya, mengapa tetap ada yang membeli angkot baru? Disinilah letak “misterinya!” Ternyata bagi sebagian orang, menjadi “tauke” angkot itu seperti privilege menjadi PNS atau anggota Polisi. Ada sebagian orang mau bersusah payah menjual “kerbau dan sawah” agar bisa menjadi polisi. Alasan utama sederhana saja, yaitu agar bisa “memegang” pistol. Itu saja! Angkot juga begitu! Dengan DP Rp 15 juta, angkot sudah bisa parkir di gang disamping rumah, dan bisa dipakai ramai-ramai kalau ada kondangan. Mudik juga lebih nyaman dengan angkot sendiri!

Kalau cicilan plus biaya perawatan mencapai Rp 6 juta/bulan, sementara setoran sopir Rp 4,5 juta/bulan, jelas pemilik angkot harus nombok. Ketika angkotnya tersebut menyerempet  sebuah Mercy, lalu menyeruduk pedagang di pasar, maka jelaslah dia harus segera melupakan dirinya sebagai pemilik angkot tersebut. Ganti rugi akan sangat mahal. Dia tidak akan pernah lagi bertemu dengan sang sopir, yang tak lama lagi akan membawa angkot di Kalimantan atau di Sumatera itu. Angkot itu, kalau tidak dibakar warga, pastilah akan “tertidur” di kantor polisi. Aki, dinamo, ban serep terkadang suka “memisahkan diri” dari tubuh mobil ditempat-tempat seperti begitu…

Setali tiga uang dengan sopir. Ketika mulai duduk di jok, sudah harus keluar duit. Tak kurang dari Rp 40.000/hari untuk retribusi, preman dan lain-lain. Makan dan rokok setidaknya Rp 50.000/hari. BBM tak kurang dari Rp 150.000/hari. Kalau modal saja mencapai Rp 250.000/hari, diluar setoran angkot, berapa lagi yang harus didapat agar bisa membawa uang ke rumah? Lantas bagaimana sikap Pemkot terhadap masalah ini?

Kita harus balik lagi ke aturan dasar penyelenggaran angkutan yang merupakan tanggung jawab pemerintah cq Walikota! Modernisasi tidak boleh dihempang. Angkutan Online yang merupakan bagian dari kemajuan teknologi, efisiensi dan pelayanan bagi masyarakat, tidak pantas juga dibebani dengan peraturan-peraturan yang tidak masuk diakal. Biarkan keduanya berkembang secara alami tanpa adanya perselisihan. Bagaimana caranya? Sangat amat gampang!!!!

Pemkot/Walikota harus mensubsidi angkot! Lihat seperti yang dilakukan PemprovDKI dengan TransJakarta! Sederhana saja. Perizinan, pajak kenderaan, Kir dan sebagainya ditanggung oleh Pemkot. Perawatan/pemeliharaan kenderaan dibantu oleh Pemkot. Sopir angkot diangkat menjadi pegawai kontrak. Dengan demikian semuanya menjadi tertib. Kalau ada sopir angkot ugal-ugalan, berarti dia memang “mau pensiun” dan berminat menjadi “pemulung!” Demikian juga dengan pemilik angkot yang mengabaikan kenderaannya, subsidi dan bantuan segera dicabut!

Dengan demikian semuanya akan “happy.” Pemerintah juga tidak bisa seenaknya membuat kebijakan yang tidak masuk diakal, atau membiarkan saja perselisihan ini merebak di lapangan. Dana APBD lebih dari cukup kalau hanya untuk mensubsidi transportasi bagi warga. Jadi kembalikan uang rakyat agar bisa dinikmati oleh rakyat itu sendiri….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here