Home Uncategorized Rp 8 Miliar Habis, DPR Kunjungan Kerja Tak Ada Hasil. Pelesiran Uang...

Rp 8 Miliar Habis, DPR Kunjungan Kerja Tak Ada Hasil. Pelesiran Uang Rakyat?

0
SHARE

11 Maret – 16 Maret 2017, Pansus RUU Pemilu baru saja melakukan perjalanan ke Jerman dan Meksiko untuk studi banding dengan kedua negara tersebut, tak tanggung-tanggung anggaran untuk 30 anggota DPR tersebut habis Rp. 8 Miliar. Luar Biasa. Wakil rakyat ini berdalih bahwa kunjungan kerja kali ini sangat penting, banyak hal yang perlu dibahas terkait masalah evaluasi sistem pemilu negara Indonesia, upaya memperkecil kesenjangan proporsionalitas (disproporsionalitas), district magnitude, formula konversi suara ke kursi, dan penataan daerah pemilihan.

“Kami juga sedang melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu kita, terutama berkenaan dengan upaya memperkecil kesenjangan proporsionalitas (disproporsionalitas), district magnitude, formula konversi suara ke kursi, dan penataan daerah pemilihan. Soal ini menjadi penting untuk mendapat masukan yang komprehensif, sehingga ketika kami memutuskan penggunaan e-vote, potensi kegagalannya bisa kami perkirakan,” ujar Lukman Edy (Ketua Pansus Pemilu) dalam keterangan tertulisnya kepada detikcom, Sabtu (25/2/2017).

“Secara umum, negara-negara di Amerika Latin adalah contoh yang lengkap untuk memperbandingkan perihal sistem presidensial, multipartai, pemilu serentak, dan pilihan-pilihan threshold yang diterapkan, termasuk untuk memperdalam implikasi sistem yang dipakai terhadap potensi divided government. Kemudian secara spesifik, di Meksiko nanti Pansus ingin mendapatkan gambaran yang lengkap tentang peradilan pemilu, mulai aspek filosofis, kelembagaan, sampai pada aspek teknis acara peradilannya,” ungkap Lukman.

Tanpa perlu penjelasan panjang dari Yang Mulia Dewan Perwakilan “Rakyat” tersebut, stigma negatif terhadap lembaga satu ini sudah sulit dihapus, kekecewaan selalu menjadi torehan luka yang dalam, bagaimana rakyat dikatai “babu”, pajak yang dibayarkan rakyat pun tak jelas kemana larinya. Sungguh menyedihkan.

Jika dengan agenda yang sebegitu banyak dan padat (Jerman dan Meksiko) untuk membahas keperluan-keperluan negara, mengapa waktunya relatif singkat? Apa yang di dapat dari pembahasan dan diskusi tersebut? Dijaman yang serba moderen seperti ini, rasanya tidak sulit untuk melakukan diskusi, presentasi sekalipun dan dimana pun kita berada, teknologi teleconference atau videoconference rasanya dapat menjadi salah satu solusi yang tepat, bahkan mantan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama pun melakukan hal yang serupa untuk memangkas pengeluaran yang tidak perlu.

Seperti dirilis Reuters, Kamis (10/11/2011), pemangkasan biaya itu merupakan serangkaian inisiatif terbaru Obama dalam menghemat pengeluaran. Hal itu dinilai lebih mudah karena untuk memutuskannya tidak perlu persetujuan kongres.

Pemerintah AS juga akan mendesak lembaga pemerintah untuk lebih memanfaatkan teknologi teleconference dan videoconference untuk menggelar rapat yang terpisah oleh jarak. Dengan cara seperti itu, biaya perjalanan bisa dihemat. Dengan memanfaatkan teknologi pula, ongkos cetak bahan-bahan rapat bisa lebih dipangkas dengan mengirimkan bahan tersebut melalui surat elektronik atau email.

Dengan memaksa untuk melakukan kunjungan kerja tersebut, tuaian negatif dan indikasi kunjungan kerja sebagai pelesiran tentu tidak bisa dielakkan, mengingat sifat-sifat “oknum” DPR yang beringas dan rakus. Belum lagi persoalan biaya uang saku yang menganut sistem lump sum dimana pembayaran biaya perjalanan adalah sekaligus, istilah di bangunan adalah “borongan”, bukan berdasarkan nota asli pembiayaan yang digunakan, makin puaslah perut-perut tikus kardus itu. Jika estimasi Hotel yang digunakan dalam perencanaan adalah 5 juta, maka mereka mungkin akan mencari yang 3 juta saja, dimana 2 juta terjun dengan bebas ke kantong celana, pokoknya harus untung seuntung-untungnya. Mereka tidak perduli dan tak mau tahu bahwa uang itu adalah hasil keringat, hasil pajak seluruh rakyat Indonesia.

“Yang pertama, anggaran ke Jerman itu totalnya sekitar Rp 7,5 miliar. Kalau melihat UU Pemilu, sepertinya koalisi UU Pemilu dan para tokoh pemilu dan hukum di sini nggak kurang hebat ya. Karena kunker identik dengan pelesiran, justru malah banyak jalan-jalannya daripada di ruangannya,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Apung Widadi saat berbincang, Senin (13/3/2017).

Kunker identik dengan pelesiran dan nanti pasti seperti ini LPJ kunker itu bermasalah di Setjen. Artinya, laporannya itu berupa lump sum, harusnya uang sakunya at cost sesuai perjalanan. Lump sum itu satu penuh, misal kasih harusnya segini dikasih 1 juta saja, padahal habisnya 300. Itu yang jadi indikasi,” papar dia.

Mengingat Pelesiran Anggota DPR ke Turki

Rasanya masih jelas terngiang hujatan masyarakat ke lembaga DPR kala itu melakukan kunjungan kerja ke negara Yunani pada 23-29 Oktober 2010, dimana ternyata kunjungan kerja ke negara Yunani tersebut hanya sampai pada tanggal 27 Oktober 2010, sisanya kemana? Usut diusut eh ternyata “mampir” ke negara Turki, seluruh masyarakat mengecam bahkan melaporkan indikasi pelesiran yang kuat yang dilakukan anggota BK DPR RI. Maksud hati datang ke Yunani untuk belajar “etika” kala itu, namun pulangnya langsung dipraktekkan bahwa hasilnya sia-sia, anggota DPR tidak beretika!

Dan rasanya kurang tepat jika belajar “etika” di negara Yunani, negara ke-4 paling korup di dunia, inikah yang dipelajari anggota-anggota dewan yang terhormat?

Tindak korupsi di Yunani telah membludak sejak survei yang diadakan tahun lalu (2015). Dikenal dengan istilah “fakelaki”, warga Yunani biasa untuk memberikan uang suap agar mampu mendapatkan servis yang lebih baik

Menyentil kunjungan ke Turki, para Dewan Terhormat berdalih dengan kedatangan mereka maka para pengusaha Turki tertarik membeli furniture di negara Indonesia, lah memang betul uang mereka masuk ke Indonesia, tapi apa dinikmati oleh masyarakat yang juga membayar pajak untuk biaya perjalanan anda dengan agenda yang tidak jelas?

Ini akibat dari perjalanan anggota dewan yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, apa tujuan mereka ke Yunani,” kata Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) kepada okezone, Minggu (27/11/2010).

Menurutnya, meski ada hasilnya apa yang dilakukan anggota BK tersebut sudah jauh dari tujuan DPR. “Mereka itu kan mau studi banding bukan jualan, malah yang diceritakan hasil jualan bukan hasil studi bandingnya apa. Jika mau jualan, tujuan kunjungan ini kan katanya belajar etika yang harus diceritakan hasil belajar etikanya,” terangnya.

Dengan lantang anggota-anggota DPR tersebut menjawab :

“Saya heran kami yang hanya menggunakan anggaran Rp800 juta saja dimaki-maki. Padahal kami berhasil mengandeng 17 pengusaha di Turki untuk membeli furniture Indonesia senilai ratusan miliar rupiah,” kata Nudirman, anggota Komisi III DPR saat itu.

Namun nyatanya hingga pada saat ini, hasil kunjungan kerja kala itu hanya sia-sia belaka.

Kekonyolan Kunjungan Kerja Lainnya

  • Pansus RUU Pemilu ingin belajar mengenai penerapan e-voting ke Jerman yang justru kini menghentikan penggunaan metode itu. Begitu pun alasan untuk belajar sistem pemilu karena Jerman menggunakan sistem pemilu campuran, yakni distrik dan proporsional. Jelas itu berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem proporsional terbuka.
  • DPR merasa perlu melakukan studi banding ke Turki dan Denmark hanya untuk mempelajari perubahan logo Palang Merah. Juga DPR merasa perlu ke Brasil tatkala membahas RUU Desa.
  • DPR ke Afrika Selatan untuk belajar Pramuka. Apalagi, DPR bertandang Yunani untuk belajar etika. Kala itu Yunani yang dinyatakan sebagai negara bangkrut justru dijadikan pedoman untuk belajar etika berdemokrasi dan bersidang. Juga kisah fenomenal sejumlah pemimpin DPR yang mengadakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Mereka menjadi peserta Konferensi Ketua Parlemen Dunia Ke-4 di New York, namun, Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon justru menyempatkan hadir dalam acara konferensi pers yang diadakan calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump.

Semua bentuk kunjungan kerja tersebut tidak pernah ada transparansi dalam bentuk laporan dan pertanggungjawaban yang dipublikasikan ketika mereka kembali dari luar negeri, apa ini yang disebut wakil rakyat? Masih layak-kah anggota-anggota DPR mewakili rakyat? Sesungguhnya mereka-mereka adalah “oknum” yang membuat masyarakat sengsara, atau mungkin memang kata “wakil rakyat” yang mereka maksud adalah mereka mewakilkan rakyat untuk mendapatkan semua fasilitas negara, mewakilkan rakyat untuk hidup enak, mewakilkan rakyat untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, begitukah?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here