Home Uncategorized Reshuffle Kabinet Jilid III : Perjudian Politik Jokowi

Reshuffle Kabinet Jilid III : Perjudian Politik Jokowi

0
SHARE
Sayed Junaidi

Matanurani, Jakarta – Isu wacana reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus. Sekertaris Jenderal Rumah Gerakan 98, Sayed Junaidi Rizaldi menilai wacana reshuffle perlu dan merupakan perjudian politik serta penentu nasib Presiden Jokowi saat pilpres 2019 mendatang.

“Dalam perjudian kali ini Presiden Jokowi jangan sampai kalah lagi, kita anggap istilahnya perjudian sebagai anonim yang mudah di gambarkan. Seperti bloking terhadap Ahok, hasil partai pendukung Jokowi ada di sana semua dan kenyataan nya Ahok kalah,” ujar Sayed di Jakarta, (28/6).

Sayed menjelaskan, reshuffle kali ini merupakan momentum untuk Jokowi sebagai Presiden untuk memperbaiki kinerja kabinet terutama dibidang ekonomi yang selama ini dianggap sebagian pengamat sebagai penganut ekonomi liberal.

“Jika benar reshuffle itu terjadi dan itu hak kewenangan dari Presiden Jokowi tapi Jokowi tidak boleh gambling dalam mengambil kebijakan ini. khususnya pada tim ekonomi, saya mendengar Menko ekonomi mau diganti, tim ekonomi ini harus yang kebijakannya pro rakyat ,” ujar aktifis 98 yang akrab disapa Pak Ci ini.

Sayed sendiri cukup berharap pemerintahan Jokowi memberikan ruang kepada Aktifis 98 dikabinet. Hal itu, imbuh Sayed, untuk mempertegas posisi Jokowi sebagai satu-satunya Presiden yang merupakan anak kandung Reformasi.

“Transisi demokrasi sudah 18 tahun berjalan dan kita belum menemukan titik kuncinya. Dan kita berharap Presiden memahami hal ini. Dan saya ingatkan, Presiden Jokowi lahir dari sebuah proses demokrasi luar biasa dan Jokowi merupakan satu-satunya Presiden anak kandung reformasi sebab tidak pernah terlibat dalam persoalan orde baru,” ucap Sayed.

Sayed menegaskan salah satu pesan reformasi adalah tidak melahirkan pemimpin-pemimpin yang terlibat dosa masa lalu. Reshuffle kabinet dibutuhkan untuk saat ini sebab demi keberlangsungan agenda perubahan dan terciptanya Nawacita.

“Banyak kawan-kawan 98 yang punya kompetensi untuk mengisi kabinet, akan tetapi dalam catatan saya tidak pernah pasca reformasi aktifis 98 masuk kabinet padahal ini penting supaya mempertegas posisi Jokowi dalam agenda perubahan sesuai Nawacita yang dicanangkan Presiden,” terang Sayed.

Sayed menilai pemerintahan jokowi dalam hal pemberantasan korupsi belum terlalu prestise lantaran masih tidak jelasnya proses hukum terhadap kasus-kasus korupsi kakap seperti E-KTP maupun Century.

” Pemberantasan korupsi di era Jokowi masih datar-datar air buktinya kasus sekelas E-KTP, BLBI, Century ataupun Hambalang tidak tersentuh sama sekali. Misalkan pada kasus hambalang penyidikannya mandek bahkan nama putra mahkota mantan Presiden periode lalu yang santer disebutkan terlibat dalam kasus itu seolah-olah saat ini tak tersentuh sama sekali,” ujar Pak Cik.

Sayed juga menyinggung soal lambannya proses hukum terhadap kasus E KTP yang konon melibatkan Ketua lembaga tinggi negara

“Saat ini Setya Novanto status hukumnya juga belum jelas seperti apa, ini perlu diluruskan ?,” tegas Sayed.

Terkait hal ini, Sayed menjelaskan bahwa reshuffle kabinet yang akan dilakukan juga harus mempunyai semangat pemberantasan korupsi. Sebab, sambung Sayed, ada beberapa menteri di kabinet kerja Jokowi yang diduga melakukan praktik bertentangan dengan Nawacita.

“Menteri BUMN, Rini Soemarno yang menurut banyak kalangan keberadaannya dikabinet diduga untuk menyelamatkan dinasti bisnis keluarganya, sekelas Presiden pasti tau hal ini, tinggal bagaimana ketegasan presiden menyikapinya sebab yang dibutuhkan hari ini adalah orang-orang yang mau membangun bangsa bukan memperkaya diri sendiri,” tandasnya.

Sayed juga menyinggung soal perilaku Kemendes yang menurutnya terkesan pro terhadap Koruptor.

” Kemendes harus diganti masa iya irjen yang ditangkap dipuji-puji, itu orang kena OTT ketangkep telek pantes nggak dipuji-puji. Atau jangan-jangan irjen ini mengorbankan diri demi melindungi menterinya?,” cetus Sayed.

Sayed kembali mengingatkan agar Jokowi jangan sampai kembali terperangkap oleh orang – orang disekelilingnya yang selama ini menurutnya tidak memberikan informasi yang benar terkait kondisi sosial masyarakat.

” Disekeliling Jokowi ini banyak sengkuninya mereka memberi informasi ke Jokowi sering salah hanya bermodal data sekunder , jangan-jangan membuat laporan asal bapak senang yang penting aman.

Lebih jauh, Aktifis 98 ini mengingatkan agar Jokowi juga evaluasi tegas terhadap kinerja Menkominfo Rudiantara
“Di era informasi saat ini arus informasi ini menentukan citra pemerintahan Jokowi, kita melihat Menkominfo seperti tak punya solusi terhadap badai hoax malahan cyber Polri yang lebih banyak mengambil peranan menangani persoalan ini,” ungkap Sayed.

lebih jauh Sayed memaparkan bahwa ulah para sengkuni dilingkaran Jokowi sebenarnya bisa dibaca secara kasat mata. Hal itu, ujar Sayed, terlihat dari gencarnya penggembosan terhadap menteri-menteri kabinet yang punya prestasi kerja.

“Menteri yang bagus sekelas bu Susi diobok-obok dan ternyata yang mengobok-obok orang dalam sendiri inikan lucu, dari seluruh menteri dikabinet kali saya boleh kasih nilai Bu Susi itu kinerjanya masuk tiga besar paling bagus sama kayak Jonan kedua orang ini perlu diapresiasi sebab Susi dan Jonan ini tulus dan mau bekerja,” imbuhnya. (Smn).

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here