Home Uncategorized Kisruh Pelantikan OSO, Masa Depan Putusan MA Terancam

Kisruh Pelantikan OSO, Masa Depan Putusan MA Terancam

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Dualisme kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjadi fenomena mengerikan bagi supremasi hukum di Indonesia. Kepastian hukum yang semestinya menjadi panglima disabotase oleh kepentingan politik yang cenderung arogan.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPD dari Sulawesi Selatan AM Iqbal Parewangi, bersama 13 senator yang menolak pengambilan sumpah jabatan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua DPD.

Baca Juga : PTUN Tolak Gugatan GKR Hemas Adili Kasus Pelantikan Ketua DPD

Pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPD dipandu oleh Wakil Ketua MA Suwardi pada 4 April 2017. Padahal, putusan MA menyatakan masa jabatan pimpinan DPD tak boleh diubah menjadi dua periode masa jabatan sebagaimana diusulkan sejumlah anggota DPD.

“Masa depan semua putusan MA terancam. Akan banyak pihak yang secara sadar dan beramai-ramai tak mau melaksanakan putusan MA akibat preseden buruk yang dilakukan Wakil Ketua MA dengan tidak menghormati putusan MA sendiri terkait masa jabatan pimpinan DPD,” ujar Iqbal di Jakarta, Kamis (8/6).

PTUN DKI Jakarta hari ini menggelar sidang putusan atas gugatan pelantikan OSO jadi ketua DPD oleh wakil Ketua MA Suwardi, Kamis (8/6). 13 Anggota DPD menggugat MA dan pihak terkait terhadap pelantikan ketua umum Hanura yang juga wakil ketua MPR itu menjadi ketua DPD.

13 Anggota DPD yang menandatangani penolakan terhadap OSO sebagai pimpinan DPD adalah AM Iqbal Parewangi (Sulsel), Anna Latuconsina (Maluku), Nurmawati Dewi Bantilan (Sulteng), Denty Eka Widi Pratiwi (Jateng), Emma Yohana (Sumbar), Muh Asri Anas (Sulbar), M Afnan Hadikusumo (DIY), Anang Prihantoro (Lampung), Cholid Mahmud (DIY), Abdul Aziz Qohar Mudzakkar (Sulsel), Eni Khairani (Bengkulu), Marthen (Sulbar), dan Ahmad Jajuli (Lampung). (Mer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here