Home Opini Membangun Kampanye Positif lewat ‘Marvelisasi’

Membangun Kampanye Positif lewat ‘Marvelisasi’

0
SHARE

Oleh, Syahirul Alim

ADA baiknya cara pandang terhadap kepolitikan tak selalu hitam-putih atau menang-kalah, karena politik jelas menyangkut banyak hal tak melulu aspek kursi kekuasaan. Jika ada sementara orang yang masih mempercayai kampanye negatif sebagai hal wajar dalam berpolitik, semestinya dapat diganti melalui alternatif iklan politik yang lebih menonjolkan visi-misi dan program kerja para kandidat.

Kampanye harus diredefinisi tak sekadar pengumpulan massa, pidato, safari politik, atau bahkan dipoles dengan ajang hingar-bingar panggung musik “koploan” atau “dangdutan”, tetapi bagaimana kampanye dapat lebih menonjolkan jualan gagasan, ide, atau program kerja yang lebih berdampak pada pendidikan politik masyarakat.

Saya kira, sisi positif berkampanye melalui iklan politik dengan menggunakan media, reklame, atau videotron justru sedikit banyak “menenggelamkan” aspek kampanye negatif yang belakangan marak dimanfaatkan simpatisan kandidat politik. Saya justru lebih tertarik memperdebatkan isu politik yang berorientasi program kerja atau visi-misi, seperti yang baru-baru ini terjadi. Sebut saja pasangan kandidat Prabowo-Sandi mengusung gagasan “Gerakan Emas” lalu ditantang oleh kubu dari pasangan kandidat Jokowi-Ma’ruf dengan merilis tagline “Manusia Indonesia Unggul”.

Perdebatan dan kritikan atas masing-masing ide dengan mengunggulkan gagasan atau ide yang diusung oleh masing-masing kandidat jelas berpengaruh terhadap preferensi pemilih yang semakin cerdas.

Kampanye positif dengan mengadu ide dan gagasan jelas menunjukkan peningkatan terhadap demokratisasi, karena bagaimanapun konsep kampanye seperti ini memperkaya wawasan politik masyarakat sekaligus linier dengan semangat pemilu damai. Belakangan muncul saling kritik soal penggunaan istilah tokoh-tokoh dalam drama fiksi yang menarik.

Politik tampak lebih cair dengan mengadu ide atau gagasan terkait dunia fiksi. Istilah “Avengers”, “The Winter Soldiers”, atau “Thanos” dimunculkan menjadi “klaim” masing-masing kubu, siapa yang paling pantas dikategorikan dalam tokoh drama “Marvelisasi” tersebut.

Tak berlebihan jika dikatakan, bahwa politik memang masuk wilayah fiktif, karena sejauh belum dilakukan pemungutan suara, tak pernah dipastikan mana pihak yang menang dan mana yang kalah. Untuk kasus Indonesia, fiksi politik sudah menjadi bagian budaya turun-temurun, melihat dari sisi kesejarahan bangsa ini biasa dikaitkan dengan ramalan-ramalan tertentu yang diyakini publik kemudian menjadi ciri-ciri bagi seseorang yang akan menjadi penguasa.

Tak heran, jika kemudian fiksi politik mewujud dalam era digital saat ini, melalui ungkapan-ungkapan yang kurang lebih sama, mengambil contoh ketokohan dunia khayal.

Membangun kampanye positif dengan terus menerus mempromosikan ide-ide dan gagasan yang brillian dalam rangka kepentingan nasional—terlepas dengan menggunakan media fiksi maupun non-fiksi—akan sangat berdampak pada preferensi politik publik dalam menilai citra politik setiap kandidatnya. Bukan tidak mungkin, cara kampanye “outward looking” semacam ini akan menenggelamkan cara-cara kampanye negatif atau “black campaign” yang sejauh ini marak menjadi konsumsi publik.

Sudah saatnya bangsa ini “melek” politik diawali oleh laku para elitenya yang saling serang dalam hal ide dan gagasan, bukan hoaks apalagi kebohongan.

Sudah saatnya bangsa ini “melek” politik diawali oleh laku para elitenya yang saling serang dalam hal ide dan gagasan, bukan hoaks apalagi kebohongan.

Tidak hanya itu, mempromosikan gagasan atau ide politik yang dibumbui alur cerita fiksi sedikit banyak menekan saling klaim soal kebenaran yang berbeda soal fakta dan data. Daripada berebut klaim soal angka kemiskinan, utang negara, atau kepemilikan aset-asetnya, “marvelisasi” politik kelihatan lebih soft dan membumi. Bagaimana tidak, publik akan lebih paham tanpa harus “gerah” karena aspek fiksi cenderung lebih digemari daripada saling berebut klaim data yang memusingkan.

Bukan tidak mungkin, menghadirkan dunia fiksi dalam realitas politik merupakan trik kampanye jangka pendek (short term campaigne) yang paling memungkinkan ditengah semakin dekatnya pemilu. Sebab, soal preferensi politik publik, jauh-jauh hari sudah tertanam dalam benak mereka masing-masing siapa kandidat yang paling layak dipilih.

Bukan saatnya lagi para kandidat mengumbar keburukan masing-masing yang jelas-jelas hanya menimbulkan masalah dan goncangan politik, namun mari kita sama-sama “tenggelamkan”—meminjam bahasa Bu Susi—segala aspek negatif dalam kampanye politik.

Bukan saatnya lagi para kandidat mengumbar keburukan masing-masing yang jelas-jelas hanya menimbulkan masalah dan goncangan politik, namun mari kita sama-sama “tenggelamkan”—meminjam bahasa Bu Susi—segala aspek negatif dalam kampanye politik.

Namun demikian, satu hal yang tak boleh luput dari suatu kampanye politik adalah publik tak selalu dijadikan objek hanya sebatas diekspolitasi suara mereka demi keuntungan kekuasaan segelintir pihak dalam jangka pendek. Penting bagi para kandidat untuk selalu memberikan citra positif di tengah masyarakat, tanpa harus menunggu dekatnya waktu pemilu.

Kampanye politik harus setali tiga uang dengan meningkatnya aspek pendidikan politik masyarakat atas kesepakatan ide dan gagasan yang dibangun dan dijalankan sementara kandidat atau bahkan partai politik. Dengan tidak menjadikan publik sebagai objek politik, maka suatu kampanye akan lebih bernilai sebagai ladang persemaian gagasan yang sebangun dengan kepentingan nasional.

Jadi, masih mau memilih cara-cara negatif dalam berkampanye? Atau menghalalkannya dengan membagi persentase 20 persen negatif dan 80 persen positif? Atau malah ada yang beralibi bahwa kampanye negatif itu boleh dengan cara melihat sisi kelemahan faktual lawan politik yang diumbar ke publik demi meraih kekuasaan? Rasa-rasanya masih lebih baik berkampanye dengan mengedepankan sisi positif dengan banyak cara, termasuk beriklan di media massa dengan menonjolkan sisi keunggulan pribadi para kandidat tanpa menyebut kelemahan kandidat lainnya.

Dan yang menarik lagi, membangun citra positif dapat dilakukan lewat adu ide, gagasan, program kerja, tak mengapa walaupun diungkap tidak secara faktual dengan meminjam istilah-istilah dunia fiksi yang justru lebih membumi. Salam Pemilu Damai!

Penulis adalah pemerhati masalah sosial politik Universitas Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here