Home Opini Covid 19: Ekulibrium Ekonomi Vs Kemanusiaan

Covid 19: Ekulibrium Ekonomi Vs Kemanusiaan

0
SHARE

 

Oleh: Ir. S Benny Pasaribu, MEc, PhD

KITA patut berkabung atas banyaknya korban meninggal akibat serangan pandemik virus Corona di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kita juga sangat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

Banyak kendala yang dihadapi tetapi secara cepat kelihatannya dapat diatasi. Kolaborasi di antara aparat pusat mulai berjalan lancar di bawah kepemimpinan gugus tugas Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo.

Namun ke depan, keterbatasan fasilitas dan tenaga medis akan sulit diatasi seiring dengan pertambahan secara eksponensial jumlah korban Covid 19, termasuk ODP dan PDP. Belum lagi perekonomian yang makin menurun kinerjanya, kurs telah menyentuh Rp 17 ribuan, IHSG jatuh ke angka 3900an dari angka 5000an pada Januari 2020.

Untuk itu kita patut bertanya, apakah kondisi ekonomi dibiarkan terus terjun bebas sedangkan korban meninggal akibat C 19 akan terus meningkat? Sampai berapa banyak dana APBN yang harus dialokasikan untuk penanganan Covid 19? Berapa banyak devisa yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah yang terus terdepresiasi? Berapa jumlah korban meninggal akibat Covid 19 yang termasuk angka minimum?
Apakah pemerintah masih mampu mengambil langkah-langkah baru agar bisa lebih efisien dan efektif dalam penanganan korban Covid 19 dengan tetap menjaga perekonomian tumbuh di sekitar 4% ?

Itulah alasan mengapa saya terpanggil untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam bentuk tulisan ini.
Saya yakin masih ada alternatif terbaik lainnya walaupun memerlukan kajian yang secepatnya dan mendalam sebelum diimplementasikan. Yaitu, mereka yg potensial mengalami korban meninggal, yaitu orang -orang yang memiliki daya tahan atau antibodi rendah (terutama lansia dan pengidap penyakit menahun), merekalah yang perlu diisolasi jika masuk ODP atau dirawat jika masuk PDP.

Sedangkan mereka yang memiliki daya tahan dan antibodi yang cukup kuat biarlah tetap melakukan aktivitas sepanjang tetap sehat karena antibodinya mampu membunuh virus yang masuk ke dalam tubuhnya dalam tempo 2-3 minggu.

Beginilah argumennya.
Virus Corona, lebih dikenal dengan Covid 19 atau C 19, telah menyebar secara global. Banyak korban tertular hingga meninggal. Tetapi, berita menggembirakan, bahwa jumlah korban meninggal rata-rata di sekitar angka 3-10% dari jumlah yang tertular. Sejumlah 90-97% dapat kembali sembuh sehat.

Dari pengalaman berbagai negara, kebijakan yang diambil dalam menanggulangi penyebaran C 19 tampak berbeda-beda.
Perbedaannya terutama dengan mempertimbangkan titik ekuilibrium yang optimal antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan risiko kemanusiaan akibat C 19. Pilihan masing-masing negara cukup berbeda.
Sebagian besar memilih untuk mengisolasi ODP dan merawat PDP tanpa membedakan usia atau kekuatan antibodi si korban. Keterbatasan fasilitas dan tenaga medis menjadi persoalan dunia. New York hanya memiliki sekitar 54 ribuan ruang rawat inap dan emergency/ ICU, sementara yg dibutuhkan lebih dari 100 ribu kamar sehingga terpaksa membangun baru dan memanfaatkan gedung yang ada. Biaya penangangan seperti ini akan sangat besar.

Turkey akan menyediakan lebih dari USD 15 milyar khusus untuk penanganan C 19. Sebagian negara menerapkan lockdown. Semua kebijakan seperti ini akan membebani perekonomian. Langkah ini tidak akan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan opportunity cost setiap dana yang dikeluarkan. Karena korban meninggal akan lumayan banyak terutama dari kalangan Lansia dan pengidap penyakit kronis, yang notabene orang-orang yang memiliki antibodi rendah.

Bagi saya, yang menarik adalah respon pemerintah Israel yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan yang ditunjuk sebagai panglima perang melawan C 19. Tidak diragukan lagi, Menteri pertahanan Israel menyampaikan konsep berbeda dan bertolak belakang dengan kebijakan banyak negara lain. Dalam narasinya, dia mengasumsikan data penduduk dalam 2 (dua) kategori.

Pertama, penduduk usia muda yang memiliki antibodi kuat, sekitar 80% dari total penduduk negara. Sedangkan sisanya 20% memiliki antibodi yang relatif lemah, mereka terdiri dari Lansia dan usia muda yang mengidap penyakit. Dengan asumsi tersebut, maka sebagian dari penduduk yang 80% diperkirakan akan tertular virus covid 19 karena tetap normal melakukan aktivitasnya, tetapi mereka tidak bermasalah karena antibodinya mampu membunuh virus tersebut jika masuk ke dalam tubuhnya. Mereka tidak perlu dibawa ke RS. Diperkirakan mulai hari ke 7 antibodinya akan mulai membunuh virusnya hingga pada hari ke 16 akan bersih dari virus C 19 dan yang bersangkutan akan tetap sehat wal’afiat. Tidak perlu dijadikan PDP atau dirawat di RS. Mereka tidak akan mengalami gejala apapun. Hanya perlu menjaga stabilitas kesehatannya hingga dalam waktu 2-3 minggu. SOP perlu diberikan untuk dijalankan.

Bagaimana dengan kategori kedua, penduduk yang 20%? Mereka harus mengisolasi diri di rumah dan secara fisik tidak boleh dekat dengan yang 80% (termasuk dengan anak dan cucu). Jika mereka ada yang diduga tertular, maka mereka boleh dimasukkan sebagai ODP untuk diisolasi atau PDP bagi mereka yang membutuhkan perawatan di RS khusus. Mereka harus diberikan obat-obatan yang memperkuat antibodi. Mereka yang di rumah dan tidak tertular juga perlu diberikan kemudahan mendapatkan obat-obatan dan makanan untuk memperkuat antibodi.
Sehingga RS khusus tersebut hanya diisi oleh orang-orang yang masuk kategori PDP dari kelompok penduduk yang 20%, bukan dari penduduk yang 80%. Pemerintah bisa lebih fokus dan korban jadi minimal. Efisiensi dan efektivitas bantuan akan lebih tinggi sementara perekonomian tetap jalan tanpa lockdown atau penghentian aktivitas ekonomi.

Jadi, penduduk yang masuk kategori 80% bisa saja bebas bekerja untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Dengan respons yang tepat seperti di atas diperkirakan dalam tempo 1-2 bulan seluruh penduduk yang 80% akan tertular virus tapi sudah kembali sehat karena antibodi, sementara yang 20% tidak sempat tertular dan tetap sehat. Sedangkan yg diduga dan positif tertular C 19, barangkali sudah banyak kembali sehat dari RS karena penanganannya lebih bagus dan realistis.

Jika kebijakan seperti ini diambil maka saya yakin perekonomian juga tidak akan banyak kena dampak negatifnya. Sementara jumlah korban meninggal akibat C 19 akan sangat minimal.
Sebaliknya, sebagaimana respons banyak negara termasuk Indonesia, jika setiap orang yg tertular virus dimasukkan sebagai ODP dan PDP, tanpa membedakan 2 kategori di atas, maka jumlah korban tertular tidak akan bisa banyak ditangani karena terbatasnya fasilitas dan tenaga medis di RS. Sehingga akan banyak korban C 19 yang meninggal, terutama dari kelompok yg 20% tadi (Lansia dan orang pengidap penyakit kronis).

Semoga tulisan ini ada manfaatnya.

Penulis adalah Ekonom Senior, mantan Ketua KPPU RI.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here