Home News UU Cipta Kerja Ciptakan Keadilan Bagi Petani dan Peternak

UU Cipta Kerja Ciptakan Keadilan Bagi Petani dan Peternak

0
SHARE

Matanurani, Jakarta -Direktur Pusat Kajian Pertanian dan Advokasi (Pataka), Yeka Hendra Fatika, mengatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja diharapkan tidak hanya berdampak pada investasi di sektor pertanian, tapi juga dapat menciptakan keadilan bagi petani dan peternak.

Menurut dia, esensi Undang-Undang Cipta Kerja adalah mendorong penciptaan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan investasi asing dan dalam negeri, dengan mengurangi berbagai macam persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

Dalam rangka mempermudah perizinan investasi di sektor pertanian, lanjutnya, setidaknya terdapat enam regulasi di sektor pertanian yang terintegrasi dengan UU Cipta Kerja.

Yeka menilai, bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian, kehadiran UU Cipta Kerja selain memiliki dampak terhadap investasi di sektor pertanian, juga diharapkan dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan kesejahteraan para petani, dan penciptaan keadilan dalam berusaha.

“Saat ini persoalan utama yang dihadapi oleh petani adalah ketersediaan air untuk kegiatan budidaya, ketersediaan benih berkualitas, ketersediaan pupuk dan obat penanggulangan hama dan penyakit, serta jaminan harga panen,” ujar Yeka, di Jakarta, Senin (7/12).

Demikian juga di sub sektor peternakan, permasalahan yang dihadapi oleh peternak saat ini, tambah Yeka adalah ketersediaan pakan dan bibit dengan harga terjangkau dan berkualitas, serta jaminan harga.

Yeka mengungkapkan, jika UU Cipta Kerja tidak mampu membangun konektivitasnya terhadap permasalahan yang dialami oleh para petani dan peternak, terutama skala mikro, kecil dan menengah, maka bisa dipastikan kehadiran UU ini tidak akan membawa rasa keadilan dalam berusaha.

“Jika dilihat dari semua permasalahan yang dihadapi oleh para petani dan peternak Indonesia, nampak hampir selama 20 tahun terakhir ini belum ada perbaikan yang signifikan. Kini, harapan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi petani dan peternak ini, bergantung pada penerapan UU Cipta Kerja,” ujar Yeka.

Dia menjelaskan, salah satu permasalahan klasik yang dihadapi oleh petani dan peternak adalah kepastian harga. Sebagai produsen, mereka tentunya menginginkan harga yang tinggi, namun dari sisi konsumen justru sebaliknya, menginginkan harga yang rendah.

Adapun, harga komoditas yang rendah dapat diciptakan melalui penerapan efisiensi setinggi tingginya. Bagi pelaku usaha yang memiliki modal banyak, tentunya tidak akan menemui kesulitan dalam menerapkan efisiensi. Namun sebaliknya, bagi jutaan petani peternak skala kecil, efisiensi level mereka dipastikan selalu lebih rendah dari pelaku usaha korporasi.

Begitu juga pelaku usaha korporasi di dalam negeri akan berhadapan dengan pelaku usaha multinasional yang dengan mudah, memasukkan barangnya ke Indonesia, melalui kegiatan importasi, dengan harga yang relatif murah. Namun, UU Cipta Kerja belum mengantisipasi dampak akibat adu efisiensi ini.

“Undang-Undang Cipta Kerja, sudah diundangkan dan sudah berlaku. Kini saatnya mata kita semua tertuju pada regulasi turunannya, mampu menghadirkan iklim usaha yang kondusif, berkeadilan dan lestari,” ungkap Yeka.(Bes).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here