Home News Urbanisasi Berpotensi Ancam Kedaulatan Pangan

Urbanisasi Berpotensi Ancam Kedaulatan Pangan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Laju urbanisasi di Indonesia yang masif, mencapai empat persen per tahun, dinilai bakal mengancam upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Sebab, arus migrasi penduduk desa ke kota itu akan mengurangi jumlah petani dan lahan pertanian sehingga memangkas produktivitas pertanian pangan nasional.

Padahal, saat ini produktivitas pangan nasional belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sebagian besar kebutuhan pangan Indonesia dipenuhi dari impor dan devisa negara terkuras ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk kebutuhan perut rakyat.

Direktur Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan kebijakan pertanian yang selama ini cenderung mematikan petani membuat jumlah petani menyusut dan mereka pindah ke kota untuk mencari kesejahteraan yang lebih baik.

“Pada 2005, lebih dari 50 persen penduduk tinggal di perdesaan. Namun, pada 2015, menyusut menjadi 40 persen. Dengan kenaikan jumlah migran sebesar 2,7 persen per tahun, maka pada 2025 penduduk kita yang tinggal di desa tinggal 30 persen,” papar dia, ketika dihubungi, Rabu (20/12). Menurut dia, derasnya arus urbanisasi membuat Indonesia dihadapkan pada dua tantangan.

Pertama, kebutuhan infrastruktur, seperti air bersih dan perumahan. Jika saat ini backlog perumahan masih mencapai 13,5 juta, arus urbanisasi yang besar akan meningkatkan kebutuhan papan yang besar pula. “Kedua, kebutuhan pasokan pangan. Desa merupakan basis produksi pangan, apabila masyarakat desa berbondongbondong datang ke kota, lalu siapa yang mengerjakan lahan pertanian,” tukas Awan.

Dia menambahkan meski Indonesia sudah 72 tahun merdeka, pemerintah masih gagal menyejahterakan petani dan mereka harus bereksodus ke kota untuk mengais rejeki. Dalam sepuluh tahun belakangan ini, jumlah rumah tangga petani berkurang lima juta menjadi 26 juta rumah tangga.

“Keterpurukan ini membawa konsekuensi logis, yakni kedaulatan pangan makin rapuh,” tukas dia. Menurut Awan, kedaulatan pangan adalah ketersediaan pangan melalui kemampuan pemenuhan pangan yang dilakukan atau dihasilkan dari dalam negeri, bukan berasal dari impor.

“Sayangnya, yang terjadi sekarang petani semakin dimiskinkan oleh regulasi pemerintah yang permisif dengan pangan impor. Kita terjebak dalam sistem pangan impor yang amat mahal,” ungkap dia. Oleh karena itu, Awan memandang perlu ada kebijakan yang mendorong warga kembali ke desa sebagai wujud kebangkitan pertanian, untuk mendorong percepatan pembangunan desa berbasis kedaulatan pangan.

“Dana Desa yang cukup besar, jika digunakan secara efektif mampu untuk menyukseskan program ini. Jadi, pemerintah bisa membangun pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan sekaligus mengerem laju urbanisasi,” ujar dia. (Koj).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here