Home News Tolak Verifikasi Faktual Mengindikasikan Ada Parpol Tak Siap

Tolak Verifikasi Faktual Mengindikasikan Ada Parpol Tak Siap

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Pemerintah dan DPR sepakat ingin menghapus ketentuan verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2019.

Terkait hal itu, Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas menilai partai politik (Parpol), yang tidak ingin mengikuti putusan MK, tentang semua parpol harus diverifikasi itu merupakan ada indikasi dari ketidaksiapan parpol terhadap proses tersebut.

“Jadi ada ketidaksiapan, dari parpol jika harus melewati tahapan verifikasi faktual sebagai calon peserta Pemilu 2019,” ujar Sigit di Jakarta, Sabtu (20/1).

Selain itu, lanjut Sigit, dirinya melihat pada Pemilu 2014 verifikasi faktual kepengurusan partai politik untuk tingkat kecamatan tidak dilakukan. Ia tambahkan, verifikasi dilakukan hanya sebatas pemeriksaan kelengkapan dokumen kepengurusan saja.

“Makanya itu, pemerintah dan DPR seperti tidak ingin ada verifikasi faktual,” tuturnya.

MK pada sidang, Kamis 11 Januari 2018, telah memutuskan mengabulkan uji materi Pasal Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memerintahkan agar proses verifikasi dijalankan oleh semua parpol calon peserta Pemilu 2019, baik lama maupun baru.

Parpol baru seperti Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Berkarya, Idaman dan aktivis peduli demokrasi menyambut baik putusan MK, karena dianggap sebagai bentuk keadilan bagi semua parpol untuk diverifikasi.

Selama ini, ketentuan UU Pemilu hanya mewajibkan parpol baru yang diverifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2019. Ini dinilai sebagai bentuk diskriminasi.

Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, KPU tetap melaksanakan putusan MK tersebut secepatnya dan tetap memerhatikan prinsip keadilan dan keseteraan terhadap partai peserta pemilu.

KPU menawarkan dua alternatif untuk diputuskan bersama Pemerintah, Bawaslu, DKPP dan DPR. Pertama, KPU menyebutkan apabila seluruh proses verfikasi dijalankan, KPU membutuhkan waktu dua pekan untuk menyiapkan dan akan dimulai pada 29 Januari sampai 30 Maret 2019, untuk alternatif ini KPU memerlukan verfikator tiga orang, dan membutuhkan anggaran Rp39 milyar.

“Alternatif kedua, verfikasi faktual akan diselesaikan pada 17 Februari, atas alternatif ini, KPU akan meningkatkan jumlah verfikator dan anggaran Rp66 milyar,” jelas Arief Budiman.(Oke).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here