Home News Salah Arah Polisi Virtual dan Rasa Takut Baru yang Diciptakan

Salah Arah Polisi Virtual dan Rasa Takut Baru yang Diciptakan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Virtual Police (polisi virtual) bentukan Polri sudah mulai beroperasi sejak beberapa waktu lalu. Tim tersebut dibentuk dengan klaim untuk mencegah tindak pidana Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono berargumen kehadiran polisi di ruang digital diperlukan sebagai bentuk pemeliharaan Kamtibmas agar dunia siber bersih dan produktif. Hingga Kamis (18/3), sebanyak 148 akun media sosial ditegur usai terjaring program pemantauan polisi virtual.

Ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai keberadaan polisi virtual telah salah arah karena ada upaya polisi masuk ke ranah pribadi atau privasi seseorang. Menurut Fickar, hal itu suatu bentuk pelanggaran.

Dengan polisi virtual ini, kata Fickar, polisi terkesan mencari-cari kesalahan orang. Padahal, semestinya, tugas polisi adalah memprotes suatu pelanggaran hukum jika memang ada laporan polisi.

“Polisi itu tugasnya memberantas, menangani pelanggaran, menangani kejahatan, bukan mencari-cari kesalahan orang, kalau masuk ke wilayah itu namanya mencari-cari,” ujarnya seperti dikutip dari cnnindonesia, Jumat (19/3).

Apalagi, lanjutnya, dalam konteks UU ITE ini, proses hukum baru bisa dilakukan jika korban yang merasa dirugikan oleh konten seseorang membuat laporan. Fickar juga menilai lewat polisi virtual telah melampaui kewenangan yang mereka miliki.

“Semestinya tak perlu ada, sama juga cari-cari kesalahan orang. Orang bercanda saja bisa jadi persoalan kalau masuk-masuk ke siber orang,” ujarnya.

Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar menilai keberadaan polisi virtual berpotensi sangat beririsan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga unit siber di tubuh Polri. Terlebih, kedua institusi itu tidak pernah terukur kinerja dan efektivitasnya.

“Jika tidak pernah diukur efektivitas keberadaan program-program sebelumnya ini malah terkesan dipaksakan,” ucap Rivanlee.

Polisi virtual, kata dia, juga berpotensi membuat orang semakin takut untuk berekspresi atau mengutarakan pendapatnya di media sosial. Sebab, polisi virtual ini terkesan menjadi sebuah model pemantau baru oleh negara atau kepolisian.

“Jelas saja orang semakin takut untuk berkomentar, memberi gagasan atau beropini di dunia maya, yang membuat secara luas lagi membuat kebebasan kita ini semakin menyusut,” katanya.

Ke depannya, kata Rivanlee, perlu ada evaluasi terkait penerapan polisi virtual ini. Ia menilai perlu ada parameter yang jelas dalam penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dengan evaluasi ini, Rivanlee berharap, dapat diketahui apakah kehadiran ini justru membungkam kritik masyarakat atau tidak. lewat evaluasi, lanjutnya, juga dapat terlihat apakah polisi melampaui kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum.

“Abuse of power jika polisi melakukan tindakan yang sewenang-wenang ini tanpa ukuran yang jelas, mereka punya kendali atas semuanya, media massa, alat teknologi dan sebagainya, tapi tidak memiliki parameter yang terukur itu bisa disebut sebagai abuse of power,” tutur Rivanlee.

Rivanlee juga menyoroti soal badge award yang dibuat Polri. Badge award semacam penghargaan atau pengakuan yang diberikan polisi kepada orang yang melaporkan kasus di dunia maya.

Menurutnya, ini sama halnya dengan masyarakat menjadi cepu online bagi pihak kepolisian.

“Itu kan pamswakarsa daring saja, yang kemudian ditugaskan untuk menjadi cepu online untuk memantau pergerakan siapapun yang memiliki perbedaan pendapat dengan negara,” ujarnya.

Bahkan, kata Rivanlee, dengan badge award ini individu atau kelompok bisa menentukan sendiri mana yang dianggap sebagai pelanggaran dan mana yang bukan.(Cen).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here