Home News RUU Omnibus Law Rampung, Menko Airlangga Siapkan Aturan Turunan

RUU Omnibus Law Rampung, Menko Airlangga Siapkan Aturan Turunan

0
SHARE

Matanurani, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku, laporan hasil pembahasan dua Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, yakni soal Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, sudah siap disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Hal itu termasuk penyelesaian naskah akademik dan draft RUU dari kedua Omnibus Law tersebut, sebelum nantinya akan diserahkan kepada DPR RI selaku pihak legislatif.

“Kemudian paralel dengan pembahasan bersama DPR RI nanti, kita juga akan mulai menyiapkan regulasi turunannya,” kata Airlangga di kantornya, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/12).

Airlangga membeberkan, hambatan utama dalam peningkatan investasi dan daya saing adalah terlalu banyaknya regulasi, baik pada tingkat pusat dan daerah yang mengatur sektor atau bidang usaha. “Regulasi tersebut menyebabkan terjadinya disharmoni dan tumpang tindih di tataran operasional di berbagai sektor,” ujar Airlangga.

Karenanya, diperlukan penerapan metode Omnibus Law, yakni pembentukan satu UU yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai UU lainnya. Sehingga, berbagai hambatan yang ditemui pun dapat diselesaikan dalam satu UU.

“Karena apabila deregulasi dilakukan secara biasa, yaitu dengan mengubah satu persatu UU, sulit untuk menyelesaikan berbagai hambatan investasi yang ada dan membuka ruang untuk investasi baru yang lebih luas,” kata Airlangga.

Menteri Hukum dan HAM bersama dengan Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 5 Desember 2019 lalu, telah menetapkan kedua RUU Omnibus Law untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Super Prioritas Tahun 2020.

Di sisi lain, Airlangga juga turut mengapresiasi keterlibatan Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Indonesia, dalam proses penyusunan dan konsultasi publik terkait Omnibus Law tersebut.

Apalagi, lanjut Airlangga, saat ini juga telah dibentuk Satuan Tugas Bersama yang dipimpin oleh Ketua Umum KADIN, dengan anggota berasal dari unsur kementerian, lembaga, pemda, akademisi, serta dari pihak KADIN sendiri.

“Tujuan pemerintah melibatkan KADIN dalam pembahasan Omnibus Law, adalah untuk mendapatkan masukan dan usulan agar substansi Omnibus Law selaras dengan kebutuhan pelaku usaha,” ujarnya. (Viv).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here